Meski Dikecam, Komite Israel Dukung 3.500 Rumah Ilegal Jerusalem Timur

PEJABAT Israel pada Rabu (5/1) merekomendasikan sekitar 3.500 rumah pemukim baru dibangun di Jerusalem timur. Padahal proyek tersebut berulang kali dikecam oleh PBB, Palestina, dan kelompok hak asasi.

Komite perencanaan dan perumahan lokal kota Jerusalem, yang terdiri dari pejabat kota terpilih, mendukung pembangunan unit tersebut, kata pejabat dan LSM. Sebanyak 2.092 rumah seperti itu direncanakan di dekat Gunung Scopus dan 1.465 di antara sektor Givat Hamatos dan Har Homa.

Daerah-daerah ini terletak di sepanjang 'garis hijau' yang secara teoretis memisahkan Jerusalem timur yang dicaplok. Jerusalem timur dilihat orang Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka sendiri.

Sejumlah unit terbatas yang direncanakan terletak di sisi barat. Ini diakui secara internasional sebagai sisi kota Israel.

Israel merebut Jerusalem timur, yang meliputi Kota Tua, dari Yordania pada 1967 dan mencaploknya. Pencaplokan ini tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional. Israel mengklaim seluruh Jerusalem sebagai ibu kotanya yang tak terpisahkan.

Langkah itu berarti bahwa proyek-proyek tersebut sekarang akan dipertimbangkan oleh komite perencanaan regional Jerusalem mulai 17 Januari, badan yang memiliki wewenang untuk menyetujuinya.

"Rencana itu menambah ketegangan di lapangan dan menyoroti diskriminasi terang-terangan yang dibangun pemerintah di Jerusalem timur hanya untuk orang Israel, sementara ratusan ribu warga Palestina di kota itu hampir tidak dapat membangun apa pun," kata kelompok antipemukiman Peace Now dalam suatu pernyataan.

LSM khawatir bahwa pembangunan rumah pemukim antara Givat Hamatos dan Har Homa dapat memblokade hubungan antara distrik Palestina di Jerusalem timur dan kota tetangga Palestina, Bethlehem. Sekitar 200.000 orang Israel tinggal di Jerusalem timur bersama dengan 300.000 orang Palestina.

Tidak termasuk Jerusalem timur yang dicaplok, sekitar 475.000 warga Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat yang diduduki yang dianggap ilegal menurut hukum internasional bersama lebih dari 2,8 juta warga Palestina.

Baca juga: Ingin Lakukan Penangkapan, Israel Tewaskan Seorang Warga Palestina

PBB, LSM, dan Otoritas Palestina telah menyatakan keprihatinan bahwa proyek konstruksi juga akan memutuskan hubungan antara Tepi Barat dan wilayah Jerusalem timur yang dihuni oleh orang Palestina. Ini semakin merusak prospek negara Palestina dengan Jerusalem timur sebagai ibu kotanya. (AFP/OL-14)