SELANDIA Baru berencana untuk menaikkan usia legal merokok satu tahun tiap tahunnya, secara efektif melarang penjualan tembakau kepada warga yang lahir setelah tahun 2008.
“Pemerintah akan memperkenalkan undang-undang baru tahun depan yang secara progresif akan mengangkat usia merokok dari 18 tahun, mulai tahun 2027,” kata Menteri Kesehatan Selandia Baru Ayesha Verrall di Wellington pada Kamis (9/12).
Undang-undang baru ini juga akan mengurangi jumlah toko yang dapat menjual tembakau mulai tahun 2024, dan hanya mengizinkan produk tembakau asap yang mengandung kadar nikotin yang sangat rendah yang dijual mulai tahun 2025.
"Kami ingin memastikan kaum muda tidak pernah mulai merokok sehingga kami akan membuat pelanggaran untuk menjual atau memasok produk tembakau asap ke kelompok pemuda baru," kata Verrall.
"Orang berusia 14 tahun ketika undang-undang ini mulai berlaku tidak akan pernah bisa membeli tembakau secara legal,” tambahnya.
Menciptakan generasi bebas rokok adalah bagian dari kampanye pemerintah untuk mengurangi prevalensi merokok di Selandia Baru menjadi kurang dari 5% di semua kelompok populasi, yang ingin dicapai pada tahun 2025.
Para pejabat memperkirakan merokok membunuh sebanyak 5.000 orang per tahun, terhitung 15% dari semua kematian.
Sementara prevalensi merokok telah turun menjadi 10% di antara populasi Eropa Selandia Baru, masih 28% di antara Maori dan 18% untuk orang Pasifik.
Profesor Kesehatan Masyarakat di Universitas Auckland, Chris Bullen mengatakan rencana pemerintah, terutama langkah untuk mengizinkan hanya kadar nikotin yang sangat rendah dalam rokok, adalah yang terdepan di dunia dan berpotensi mengubah permainan.
“Jika diterapkan seperti yang digariskan, langkah-langkah itu bisa menjadi satu-satunya langkah paling signifikan yang kita ambil sebagai bangsa untuk mengurangi kematian dan penyakit yang dapat dicegah dan mengurangi kesenjangan kesehatan dalam beberapa tahun ke depan," katanya.
Di masa lalu, pemerintah menaikkan cukai tembakau, menaikkan harga rokok sebagai upaya untuk menghentikan kebiasaan tersebut.
Namun kebijakan tersebut menuai kritik karena meningkatkan biaya bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di mana merokok lebih meluas.
"Kami telah melihat dampak penuh dari kenaikan cukai," kata Verrall.
"Pemerintah menyadari bahwa melangkah lebih jauh tidak akan membantu orang berhenti, itu hanya akan semakin menghukum perokok yang berjuang untuk menghentikan kebiasaan itu,” tandasnya. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
