Israel Tetapkan Enam Kelompok Palestina Ilegal di Tepi Barat

TENTARA Israel menetapkan enam kelompok masyarakat sipil Palestina yang sebelumnya distempel sebagai organisasi teroris tergolong ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Bulan lalu, Menteri Pertahanan Benny Gantz menyatakan bahwa organisasi-organisasi terkemuka itu bekerja sama dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang dicap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara Barat.

Penunjukan itu memicu kemarahan di antara kelompok-kelompok hak asasi internasional terkemuka serta Israel yang bermitra dengan organisasi-organisasi Palestina yang ditargetkan. Pada Minggu (7/11), tentara, yang telah menduduki Tepi Barat sejak 1967, mengumumkan bahwa keputusan Gantz telah resmi dilaksanakan di wilayah Palestina.

Panglima Angkatan Darat untuk Tepi Barat, Yehuda Fox, menandatangani perintah yang menyatakan enam kelompok itu ilegal karena mereka bagian dari PFLP dan membahayakan negara Israel. Langkah ini akan membuat staf organisasi tersebut menghadapi risiko tambahan.

Kelompok-kelompok yang dilarang ialah Addameer, Al-Haq, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan, Pertahanan untuk Anak Internasional-Palestina (DCI-P), Persatuan Komite Kerja Pertanian (UAWC), dan Persatuan Komite Perempuan Palestina (UPWC).

Secara terpisah, AFP telah memperoleh salinan dokumen setebal 74 halaman yang disiapkan oleh badan keamanan internal Shin Bet. Dokumen ini telah dibagikan Israel kepada beberapa pemerintah asing yang melibatkan kelompok tersebut.

Berkas tersebut, pertama kali diperoleh oleh publikasi Israel +972 Magazine dan Local Call, secara substansial didasarkan pada kesaksian dari individu-individu yang tidak berafiliasi dengan salah satu kelompok sasaran. Di antara mereka ialah Said Abedat, yang bekerja sebagai akuntan untuk organisasi Palestina yang berbeda yakni Komite Kerja Kesehatan.

Abedat, yang diidentifikasi sebagai pekerja PFLP, mengklaim dalam pernyataan yang diberikan kepada polisi bahwa enam kelompok tersebut sebagian besar dikelola oleh operator PFLP. Tetapi tidak jelas bukti yang dia berikan untuk mendukung klaim itu. itanya tentang kritik bahwa berkasnya tidak memiliki bukti kuat, Shin Bet menolak berkomentar.

Pengacara hak asasi manusia terkemuka Israel, Michael Sfard, yang menjadi penasihat hukum salah satu kelompok sasaran, Al Haq, mengatakan kepada AFP bahwa tidak ada yang memberikan bukti sedikit pun untuk melibatkan organisasi tersebut. "Berkas yang diekspose di Majalah +972 sama sekali tidak terbuat dari apa pun yang dapat membenarkan penunjukan dari jarak jauh," katanya.

Baca juga: Penerbit Israel Tetap Jual Buku Sally Rooney meskipun Diboikot

Kementerian pertahanan mengatakan kelompok-kelompok itu telah menjadi tuan rumah pertemuan PFLP, mempekerjakan terpidana teroris, dan beroperasi untuk PFLP melalui penggalangan dana, pencucian uang, dan perekrutan aktivis. (OL-14)