DEWAN Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) bersiap memberikan suara pada minggu ini untuk mencabut Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer (AUMF). Upaya mencabut AUMF 2002, pertama kalinya mendapat dukungan dari Gedung Putih.
"Pemerintah mendukung pencabutan AUMF 2002 karena AS tidak memiliki kegiatan militer berkelanjutan yang hanya mengandalkan AUMF 2002 sebagai dasar hukum domestik," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Sebelumnya, DPR telah memberikan suara pada 2019 dan 2020 untuk menghapus AUMF, tetapi Senat yang berada di bawah Partai Republik tidak pernah ikut memberikan suara.
Baca juga: Jaksa Agung AS Janji Tindak Pengawasan terhadap Partai Demokrat
Pernyataan Gedung Putih tersebut telah membuka kemungkinan pemungutan suara Senat tentang pencabutan tersebut.
Beberapa aktivis yang mendukung pencabutan itu mengatakan AUMF telah lama melampaui tujuannya. Sedangkan para penentang berpendapat mengakhiri otorisasi tersebut berarti melumpuhkan misi kontra terorisme AS.
AUMF 2002 diklaim sebagai penghalang hukum atas pembunuhan pemerintahan Trump terhadap Qassem Soleimani, seorang pejabat senior militer Iran, di Baghdad, 2020 lalu.
Juga, telah digunakan sebagai pembenaran untuk tindakan militer AS di lebih dari selusin negara terhadap pasukan yang terkait Al Qaeda dan Taliban.
"Presiden berkomitmen bekerja dengan Kongres untuk memastikan bahwa otorisasi usang untuk penggunaan kekuatan militer akan segera diganti dengan kerangka kerja yang sempit dan spesifik yang sesuai untuk memastikan bahwa kami dapat terus melindungi Amerika dari ancaman teroris," kata pernyataan itu.
Senator Demokrat Tim Kaine menyebutkan pernyataan Gedung Putih itu sebagai langkah pertama yang penting dalam bekerja sama dalam masalah kekuatan perang. (AFP/OL-1)
