WAKIL Menteri Luar Negeri Indonesia Mahendra Siregar telah menerima courtesy call Menteri Kelautan Prancis Annick Girardin, yang tengah melakukan lawatan ke Indonesia, pada Selasa (8/6).
Menteri Kelautan Prancis menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara non-Eropa pertama yang dikunjunginya sejak menjabat pada Juli 2020.
"Pertemuan membahas langkah konkret merealisasikan potensi peningkatan kerja sama bilateral RI-Prancis, khususnya di bidang kemaritiman dan kelautan, serta kerja sama yang lebih luas dalam kerangka Indo-Pasifik," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri yang dikutip dari laman kemlu.go.id, Rabu (9/6).
Dalam pertemuan tersebut, dikatakannya, Mahendra menggarisbawahi bahwa terdapat potensi kerja sama yang besar yang dalam lingkup kemaritiman, terutama pemanfaatan dan pengelolaan natural capital, baik di darat maupun di laut, secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.
Dengan pendekatan nilai kesetaraan, keadilan, dan kemajuan kedua belah pihak, Indonesia menyambut positif berbagai inisiatif peningkatan kerja sama bilateral yang diupayakan pemangku kepentingan kedua negara.
Sebagai mitra strategis Indonesia, Prancis pun mengharapkan kedua negara saling dukung dalam menyuarakan solusi terhadap tantangan global pada forum internasional.
Prancis dan Indonesia juga perlu mengedepankan kerja sama konstruktif dalam menghadapi tantangan bersama tersebut. Dukungan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia pada ranah kemaritiman tidak terlepas dari upaya bersama mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14: Life Below Water.
Menteri Girardin juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap terpilihnya Prancis sebagai Development Partner ASEAN dan menegaskan iktikad untuk kerja sama dalam kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia, termasuk dengan pelibatan komunitas bisnis Prancis di Indonesia dan juga lembaga Agence Française de Développement (AFD).
Pada pagi hari yang sama, Menteri Girardin telah menandatangani dua kesepakatan, LoI Pembentukan Mekanisme Dialog Bilateral Maritim dan Joint Statement untuk Pengembangan Program Kerja Sama Kelautan dan Perikanan, serta menyaksikan penandatanganan LoI untuk Pengembangan Eco-Fishing Ports di Indonesia antara KKP RI dengan AFD.
Ketiga kesepakatan itu merupakan wujud komitmen kedua negara untuk meningkatkan dan merealisasikan kerja sama maritim.
Secara khusus, Bilateral Maritime Dialogue menjadi mekanisme payung yang strategis bagi diplomasi bilateral untuk memastikan agar kerja sama di bidang maritim diimplementasikan secara konkret dan terarah guna memajukan pembangunan Indonesia dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. (Nur/OL-09)
