Keamanan Kawasan Dibahas dalam Pertemuan Jokowi dan PM Vietnam

PRESIDEN Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh menggelar pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/4).

Kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat kerjasama di sejumlah bidang yakni kesehatan, investasi, dan persoalan batas zona eksklusif ekonomi (ZEE).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden selama pertemuan menyatakan Indonesia beekomitmen terus menjalin hubungan bilateral dengan Vietnam untuk kepentingan rakyat kedua negara. Indonesia dan Vietnam diharapkan juga terus bekerja sama menjaga stabilitas dan keamanan di Kawasan serta bersama keluar dari situasi pandemi.

"Presiden menegaskan Indonesia memiliki komitmen untuk terus menjalin hubungan bilateral yang saling menguntungkan untuk kepentingan kedua rakyat. Bapak Presiden menyampaikan bahwa Vietnam adalah sahabat Indonesia dan Vietnam adalah mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara," kata Menlu Retno dalam keterangan pers selepas pertemuan.

Kedatangan PM Pham Minh Chinh ke Indonesia merupakan yang pertama kali sejak dilantik pada 5 April lalu. Ada sejumlah isu yang menjadi fokus pada pertemuan bilateral itu. Isu pertama ialah mengenai pentingnya penguatan kerja sama di bidang kesehatan kedua negara. Di masa pandemi saat ini, kerja sama dinilai krusial dan penting untuk dikuatkan.

"Presiden mendorong kedua negara untuk terus menyerukan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dan untuk jangka panjang menciptakan kesehatan di Asia Tenggara," ucap Retno.

Isu kedua ialah mengenai peningkatan kerja sama ekonomi. Presiden Jokowi mengajak Vietnam untuk menurunkan hambatan baik di bidang perdagangan maupun investasi. Vietnam merupakan mitra perdagangan terbesar keempat di ASEAN bagi Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara naik hampir dua kali lipat dalam lima tahun terakhir.

"Indonesia berada pada urutan ke-28 FDI (foreign direct investment) Vietnam dan urutan ke-5 di antara FDI ASEAN. Investasi Indonesia di Vietnam antara lain di bidang pertambangan, packaging, batu bara, semen, properti, peternakan, otomotif, dan lain sebagainya," kata Retno.

Preaiden Jokowi juga mendorong percepatan perundingan perbatasan ZEE kedua negara. Perundingan itu sudah berlangsung selama 11 tahun dan Presiden Jokowi menekankan pentingnya percepatan.

"Ditekankan oleh Presiden penyelesaian perundingan sangat penting karena memberikan kejelasan mengenai wilayah ZEE masing-masing, mengurangi kemungkinan adanya insiden kapal-kapal nelayan, serta menekankan pentingnya klaim mengenai batas ZEE antarnegara harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional yaitu UNCLOS 1982," pungkasnya. (OL-8)