Khamenei dan Rouhani Janjikan Rakyat Tahun Baru yang Lebih Baik

PARA pemimpin Iran berjanji kepada rakyat mereka yang dilanda kesulitan ekonomi karena sanksi AS dan pandemi covid-19 tentang masa depan yang lebih baik pada hari pertama Tahun Baru Iran. Iran merayakan tahun baru atau biasa disebut nowruz pada Sabtu (20/3).

Ekonomi republik Islam itu terguncang di bawah sanksi yang diberlakukan kembali pada 2018 setelah mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir dengan Iran.

Memerangi wabah covid-19 yang paling mematikan di Timur Tengah, Iran akan memilih pengganti Presiden Hassan Rouhani yang dilarang oleh konstitusi untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga berturut-turut dalam pemilihan 18 Juni.

"Musuh kami dan di atas kepala mereka yaitu AS berusaha membuat bangsa Iran bertekuk lutut melalui tekanan maksimum," kata pemimpin tertinggi Ali Khamenei dalam pidato yang disiarkan televisi untuk Nowruz, Tahun Baru Persia.

"Kami tahu bangsa Iran akan berdiri teguh. Tapi hari ini, mereka mengakuinya," tambahnya.

Sanksi telah membuat ekonomi Iran bergulat dengan kenaikan inflasi dan mata uang yang terdevaluasi secara tajam. Penurunan ini diperparah oleh krisis covid-19.

Rouhani, dalam pidatonya terpisah, mengatakan tahun lalu merupakan yang terburuk dalam 60 tahun dalam hal pendapatan minyak. Akan tetapi dia menjanjikan perbaikan dengan mengatakan ekonomi bangkit kembali.

"Dalam 42 tahun sejak kemenangan revolusi (Islam), saya tidak dapat mengingat tahun yang sekeras dan sesulit 1399 tentang kendala ekonomi," katanya. Tetapi, dia berjanji, tahun baru akan melihat akses luas ke vaksin (covid-19) dan virus korona dikendalikan dan akhir sanksi setelah tiga tahun perlawanan.

Kesepakatan nuklir 2015 yang menjadi pencapaian khas Rouhani dimaksudkan untuk mengakhiri isolasi ekonomi Iran dengan menawarkan keringanan sanksi internasional dan imbalan pembatasan program nuklirnya. Tetapi semua harapan pemulihan ekonomi dan masuknya investasi asing pupus oleh penarikan Trump dari perjanjian tersebut.

Upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali kesepakatan sejak Presiden Joe Biden mengambil alih kekuasaan pada Januari tampaknya terhenti saat ini. (AFP/OL-14)