Presiden Joe Biden Kembali Peringatkan Ekspansionisme Tiongkok

SEMINGGU setelah menjabat, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengirimkan peringatan yang jelas kepada Beijing terhadap niat ekspansionis di Asia Timur dan Tenggara.

Dalam beberapa panggilan dan pernyataan, Biden dan pejabat keamanan utamanya telah menggarisbawahi dukungan untuk sekutu Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, menandakan penolakan Washington atas klaim teritorial Tiongkok yang disengketakan di daerah-daerah tersebut.

Pada Rabu (27/1), Biden mengatakan kepada Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk mempertahankan Jepang, termasuk Kepulauan Senkaku, yang diklaim oleh Jepang dan yang disebut sebagai Kepulauan Diaoyu oleh Tiongkok.

Sikap itu digaungkan oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin, yang mengatakan kepada mitranya dari Jepang Nobuo Kishi pada Sabtu bahwa pulau-pulau yang diperebutkan itu dicakup oleh Perjanjian Keamanan AS-Jepang.

Austin menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap menentang setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo di Laut China Timur, menurut pernyataan Pentagon tentang panggilan itu.

Sementara itu, tiga hari pemerintahan Biden, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price memperingatkan Tiongkok tentang ancaman terhadap Taiwan setelah berulang kali mengirim lebih dari belasan tentara militer dan pembom melalui zona pertahanan udara pulau itu.

"Kami akan berdiri bersama teman dan sekutu untuk memajukan keamanan dan nilai-nilai kemakmuran bersama kami di kawasan Indo-Pasifik, dan itu termasuk memperdalam hubungan kami dengan Partai Demokrat Taiwan," kata Price dalam sebuah pernyataan.

"Komitmen kami untuk Taiwan sangat kuat,” tegasnya.

Komentar tersebut dan lainnya berusaha untuk menekankan bahwa pemerintahan Biden yang baru tidak akan menyimpang dari sikap keamanan yang tegas terhadap Tiongkok yang diwarisi dari mantan presiden Donald Trump.

Washington telah lama memihak sekutu seperti Korea Selatan, Jepang, Vietnam, Filipina, dan Malaysia dalam menolak klaim teritorial Tiongkok yang disengketakan di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Namun pemerintahan Trump mengangkat nada penolakan itu ketika Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada Juli lalu menyatakan bahwa sebagian besar klaim maritim Beijing di Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum.((Aiw/CNA/OL-09/OL-09)