Kelompok Pebisnis Desak Pemecatan Trump

KEPALA kelompok bisnis utama AS yang mewakili 14 ribu perusahaan dilaporkan telah mendesak pejabat senior AS untuk mempertimbangkan pemecatan Presiden Donald Trump dari jabatannya. Itu terjadi seusai massa pro-Trump menyerbu Gedung Capitol.

Trump kini masih memiliki 14 hari tersisa di Gedung Putih sebelum Presiden terpilih Joe Biden dilantik pada 20 Januari.

Kepala Eksekutif Asosiasi Produsen Nasional Jay Timmons mengatakan Trump telah mendorong terjadinya kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. “Wakil Presiden (Mike) Pence, yang dievakuasi dari Capitol, harus secara serius mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan kabinet dan meminta Amendemen Ke25 guna mempertahankan demokrasi,” ujar Timmons,kemarin.

Menurut Pasal 4 Amendemen itu, wakil presiden dan mayoritas pejabat kabinet atau badan lain, yang menurut undang-undang dapat diberi Kongres, bisa menyatakan secara tertulis bahwa presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan dan tugas dari jabatannya.

Business Roundtable, asosiasi kepala eksekutif dari beberapa perusahaan terbesar Amerika, mengatakan kekacauan yang terjadi di ibu kota negara kemarin ialah hasil dari upaya melanggar hukum untuk membatalkan hasil yang sah dari pemilihan yang demokratis.

Mereka meminta Trump dan semua pejabat terkait untuk mengakhiri kekacauan dan memfasilitasi transisi kekuasaan secara damai.
“Mereka yang bertanggung jawab atas pemberontakan ini harus dimintai pertanggungjawaban, dan kita harus menyelesaikan transisi ke pemerintahan Presiden terpilih Biden,” kata Kepala Eksekutif Apple Inc, Tim Cook.

Chief Executive General Motors, Mary Barra, mengatakan di Twitter bahwa kekerasan di US Capitol tidak mencerminkan Amerika sebagai sebuah bangsa. “Kita harus bersatu sebagai sebuah negara dan memperkuat nilai-nilai dan citacita yang menyatukan kita,” ujarnya.

Kepala Eksekutif JP Morgan Chase Jamie Dimon berkata bahwa para pemimpin terpilih memiliki tanggung jawab untuk menyerukan
kekerasan diakhiri, hasil pemilihan umum diterima, dan transisi kekuasaan secara damai didukung. (AFP/Aiw/X-11)