Palestina Kecam Kunjungan Pompeo ke Permukiman Ilegal Yahudi

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada Kamis menjadi diplomat top AS pertama yang mengunjungi permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Di sini kilang anggur Psagot menamai salah satu campuran merahnya dengan nama Pompeo.

Dalam perjalanan ke sana, Pompeo berhenti di Qasr el Yahud. Tempat ini dihormati sebagai tempat pembaptisan Yesus di Lembah Yordan.

Pompeo mengatakan setahun lalu Amerika Serikat tidak lagi menganggap permukiman Israel di Tepi Barat bertentangan dengan hukum internasional.

Dia mengambil langkah lebih lanjut pada Kamis dengan mengumumkan bahwa AS sekarang akan mempertimbangkan ekspor dari sebagian besar Tepi Barat sebagai produk Israel.

Dia mengatakan pedoman baru itu berlaku, terutama untuk Area C. Ini sebagian besar Tepi Barat tempat Israel mempertahankan kendali sipil dan militer penuh dan sebagian besar penduduk pemukim tinggal.

Area C juga mencakup Lembah Yordan yang strategis dan banyak komunitas Palestina. Area ini dianggap Israel sebagai sengketa.

Pengumuman Pompeo tampaknya menyiratkan bahwa ekspor Palestina dari Area C harus ditandai sebagai produk Israel, seperti anggur dari Psagot.

Mengenai produk dari wilayah Tepi Barat yang dikuasai Palestina, kini harus ditandai sebagai berasal dari Tepi Barat atau Gaza yang dikuasai oleh kelompok Islamis Hamas.

Keputusan itu secara efektif berarti bahwa setidaknya selama sisa hari Trump menjabat, AS tidak akan mengakui ekspor yang berasal dari Wilayah Palestina.

Pembicaraan damai?

Palestina mengutuk kunjungan Pompeo yang belum pernah terjadi sebelumnya ke permukiman Tepi Barat serta keputusan Washington untuk memberi label ekspor dari pemukiman sebagai Israel.

"Keputusan itu secara terang-terangan melanggar hukum internasional," kata Nabil Abu Rudeineh, juru bicara presiden Palestina Mahmud Abbas. Ia menyebut kebijakan baru itu sebagai langkah lain yang bias dan pro-Israel oleh pemerintahan Donald Trump.

Pada Rabu, Pompeo dan Netanyahu berdiri bersama Menteri Luar Negeri Bahrain menyerukan pembicaraan perdamaian baru Israel-Palestina.

Abdellatif al-Zayani dari Bahrain mengatakan kesepakatan bersejarah yang ditengahi AS yang dibuat oleh kerajaan Teluk dan Uni Emirat Arab untuk menormalkan hubungan dengan Israel akan membantu menumbuhkan fajar perdamaian untuk seluruh Timur Tengah.

Namun, dia menambahkan, untuk mengonsolidasikan perdamaian itu akan membutuhkan penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui solusi dua negara yang layak.

Penegasan Zayani menentang komentar sebelumnya dari Netanyahu yang menegaskan kesepakatan Israel dengan Bahrain dan UEA membuktikan bahwa kolaborasi ekonomi sekarang lebih penting.

Dataran Tinggi Golan

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Kamis juga melakukan perjalanan pertama oleh seorang diplomat top Amerika ke Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Sebelumnya, ia berkunjung ke permukiman Yahudi Tepi Barat yang membuat marah warga Palestina.

Utusan Presiden AS Donald Trump itu membuat sikap pro-Israel yang kukuh sebagai ciri dari masa jabatannya yang bergejolak. Ia menyebut gerakan boikot, divestasi, sanksi (BDS) pro-Palestina sebagai 'kanker' yang oleh Washington dianggap anti-Semit.

Pompeo mengumumkan bahwa dia akan menuju ke Dataran Tinggi Golan, wilayah strategis yang direbut negara Yahudi dari Suriah dalam Perang Enam Hari tahun 1967, setelah melakukan pertemuan dengan sekutu dekat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Tahun lalu, pemerintahan Trump mengakui kedaulatan Israel di Golan. Ini langkah kontroversial yang oleh Pompeo pada Kamis disebut penting secara historis dan pengakuan atas kenyataan.

Pompeo juga mengumumkan kebijakan baru pro-Israel yang menyatakan bahwa Washington akan menunjuk sebagai anti-Semit bagi gerakan BDS yang menyerukan embargo luas terhadap Israel atas perlakuannya terhadap Palestina.

"Kami akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi organisasi yang terlibat dalam perilaku BDS yang penuh kebencian dan menarik dukungan pemerintah AS untuk kelompok semacam itu," kata Pompeo.

"Kami ingin berdiri dengan semua negara lain yang mengakui gerakan BDS sebagai kanker."

Israel melihat BDS sebagai ancaman strategis dan telah lama menuduhnya anti-Semitisme. Undang-undang yang disahkan pada 2017 memungkinkannya untuk melarang orang asing yang memiliki hubungan dengan gerakan tersebut.

Aktivis membantah keras tuduhan itu. Ia menyamakan BDS seperti embargo dengan isolasi ekonomi yang membantu meruntuhkan apartheid di Afrika Selatan.

Mengutuk pengumuman Pompeo, Human Rights Watch mengatakan pemerintahan Trump tidak memiliki urusan untuk mencoba menandai kelompok BDS karena mereka mendukung boikot. Dalihnya, boikot telah digunakan pula untuk memajukan keadilan sosial sepanjang sejarah Amerika. (AFP/OL-14)