PM Inggris dan Biden Bahas Isu Perubahan Iklim dan Pemulihan Covid

PERDANA Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan telah berbicara dengan Presiden terpilih AS Joe Biden pada hari Selasa (10/11) terkait kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim dan pemulihan dari pandemi covid-19.

Johnson memperkirakan hubungan dekat dengan AS di bawah kepeminpinan Biden. Mengingat keduanya mempunyai kesamaan pada masalah-masalah seperti perubahan iklim meskipun Presiden terpilih telah menyuarakan kekhawatiran tentang kebijakan Brexit-nya.

"Saya baru saja berbicara dengan @JoeBiden untuk memberi selamat atas pemilihannya," kata Johnson di Twitter.

"Saya berharap dapat memperkuat kemitraan antara negara kita dan untuk bekerja dengannya dalam prioritas bersama kita - dari menangani perubahan iklim, untuk mempromosikan demokrasi dan membangun kembali lebih baik (pemulihan) dari pandemi."

Johnson belum pernah bertemu Biden dan para komentator menyarankan dia harus bekerja keras untuk mendorong "hubungan khusus" antara sekutu bersejarah itu.

Baca juga: Inggris kembali Terapkan Lockdown Nasional

Kantor Johnson mengonfirmasi bahwa perdana menteri telah mengundang Biden ke Konferensi Perubahan Iklim PBB, yang dikenal sebagai COP26 di Glasgow tahun depan. Johnson dan Biden berkomitmen untuk membangun kemitraan negara mereka di berbagai bidang seperti perdagangan dan keamanan - termasuk melalui aliansi pertahanan NATO.

Tidak ada referensi untuk diskusi apa pun tentang Brexit. Pemerintah Johnson sedang mengupayakan kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa tetapi bersedia bila tanpa kesepakatan itu.

Johnson juga telah mengajukan undang-undang yang akan melanggar protokol Irlandia Utara dari perjanjian Brexit. Pasalnya, negara itu berupaya menghindari perbatasan pabean fisik antara provinsi Inggris dan Irlandia yang menjadi anggota UE.

Hal itu memicu peringatan dari Biden, yang telah berbicara tentang pentingnya warisan Irlandia-nya, Inggris Raya harus menghormati perjanjian perdamaian Irlandia Utara tahun 1998 saat menarik diri dari blok tersebut atau tidak ada kesepakatan perdagangan AS yang terpisah.(CNA/OL-5)