Sudan Bebas dari Daftar Sponsor Terorisme dengan Syarat

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menawarkan Sudan dikeluarkan dari daftar hitam sebagai negara sponsor terorisme. Syaratnya, Trump meminta kompensasi sebesar US$335 juta atau sekitar Rp4,9 triliun untuk korban dan kerabat dari serangan sebelumnya.

"Akhirnya, keadilan untuk rakyat Amerika dan langkah besar untuk Sudan!" cuit Trump di Twitter. Ia berjanji untuk menghapus Sudan dari daftar sponsor terorisme segera setelah kompensasi direalisasikan seperti dilansir AFP, Selasa (20/10).

Sudan merupakan satu dari empat negara yang dicap Washington sebagai negara sponsor terorisme bersama dengan Iran, Korea Utara, dan Suriah. Cap tersebut sangat menghambat pembangunan ekonomi di Sudan karena sedikit investor asing besar yang berani melanggar hukum AS itu.

Cap sponsor terorisme itu bermula dari pemerintahan diktator Omar al-Bashir pada 1993 yang menyambut pendiri Al-Qaeda Osama bin Laden saat dia memberlakukan Islamisme politik di negaranya. Negara yang dilanda konflik itu mengalami perubahan bersejarah tahun lalu ketika Bashir digulingkan dalam menghadapi protes jalanan yang dipimpin pemuda dan pemerintah transisi yang didukung sipil.

"Pengumuman Trump menandai dukungan terkuat untuk transisi Sudan menuju demokrasi dan kepada rakyat Sudan," kata Perdana Menteri Abdalla Hamdok juga seorang ekonom yang berpikiran reformasi dan akan memerintah hingga pemilu 2022.

"Kami akan menyingkirkan warisan terberat dari rezim Sudan sebelumnya yang sudah mati. Saya harus menegaskan kembali bahwa kami ialah orang-orang yang cinta damai dan tidak pernah mendukung terorisme," katanya di Twitter.

Banyak pengamat menilai, keputusan Trump itu juga didasarkan bahwa Sudan melunak soal konflik dengan Israel. Negara itu disebut-sebut akan mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain yang sudah lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menyebut keputusan Trump itu penting dan menyuarakan dukungan penuh. Di bawah hukum AS, Trump juga dapat menghapus suatu negara dari daftar hitam setelah kongres dalam waktu 45 hari untuk mengajukan keberatan.

Lebih penting lagi, Kongres akan menentukan terkait pemberian Sudan kekebalan dari klaim lebih lanjut. Ini merupakan langkah yang sangat diperlukan bagi negara berkembang jika ia memberikan US$335 juta sebagai kompensasi kepada para korban dan keluarga atas serangan anti-AS.

Diketahui, lebih dari 200 orang tewas dalam dua pegemboman Al-Qaeda pada 1998 di kedutaan besar AS di Kenya dan Tanzania. Kemudian Presiden Bill Clinton menanggapi dengan serangan misil yang masih diperdebatkan pada pabrik farmasi di pinggiran Khartoum.

Draf paket tersebut telah memecah Kongres. Beberapa orang dari Partai Demokrat mengatakan itu tidak adil dengan memberikan lebih banyak uang untuk warga AS daripada Afrika yang merupakan sebagian besar korban.

Anggota parlemen lain menginginkan kompensasi atas serangan tambahan oleh Al-Qaeda, terutama pemboman pada 2000 terhadap USS Cole di Yaman.

Juru bicara keluarga warga Amerika yang tewas dalam pemboman Nairobi, Edith Bartley, mengatakan paket itu akan membenarkan pengorbanan diplomat di luar negeri.

"Para korban dan sekutu regional kami ingin agar Sudan hadir sebagai pendukung perdamaian regional yang layak secara ekonomi, bergantung pada Kongres untuk bertindak cepat dalam mendukung upaya ini," katanya dalam pernyataan yang dirilis Gedung Putih.

Sudan telah lama menjadi sasaran kampanye tekanan internasional, termasuk kampanye serangan bumi hangus Bashir di Darfur yang oleh Amerika Serikat digambarkan sebagai genosida. Dengan perubahan dramatis negara itu, beberapa aktivis yang sama telah mendorong penghapusan daftar hitam teror.

"Untuk mendukung transisi menuju demokrasi yang sepenuhnya dipimpin sipil, Kongres sekarang harus mengesahkan undang-undang untuk memulihkan kekebalan kedaulatan Sudan dan mengakhiri status lamanya sebagai negara paria," kata aktor dan aktivis, John Prendergast, bersama George Clooney mendirikan The Sentry.

Dengan pemilihan Prrsisen AS dalam dua minggu ke depan, pengakuan Arab penting atas Israel karena akan dipuji oleh pangkalan Kristen evangelis Trump. Kelompok ini dengan kukuh mendukung negara Yahudi tersebut.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo membahas masalah ini pada Agustus saat kunjungan pertama dalam 15 tahun oleh diplomat tertinggi AS ke Khartoum. Tetapi Hamdok menolak langkah kontroversial tersebut. Katanya, pemerintah transisi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan normalisasi dengan Israel.

Jenderal tertinggi Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, pada Februari mengadakan pertemuan penting dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Uganda. (Van/OL-14)