ISRAEL dan Bahrain memperkuat kesepakatan secara resmi hubungan diplomatik. Kedua negara menandatangani tujuh nota kesepahaman yang selanjutnya membuka wilayah Teluk yang kaya itu bagi negara Yahudi tersebut.
Dokumentasi tersebut ditandatangani pada suatu upacara di hadapan pejabat dan wartawan internasional lain untuk menyempurnakan kesepakatan yang ditengahi AS dan disetujui kedua negara di Gedung Putih pada 15 September lalu.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (19/10), delegasi Israel dipimpin Ketua Dewan Keamanan Nasional Meir Ben Shabbat melakukan perjalanan ke Manama dari Tel Aviv dalam penerbangan langsung pertama antara kedua negara.
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dan asisten khusus Presiden Donald Trump untuk negosiasi internasional, Avi Berkowitz, telah melakukan perjalanan ke Tel Aviv sebelum bergabung dengan penerbangan delegasi Israel ke Manama.
Namun, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa serta putra mahkota dan perdana menteri tidak hadir dalam upacara tersebut.
Pejabat kedua negara sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik damai dan bekerja sama di bidang ekonomi, penerbangan sipil, keuangan, komunikasi dan pertanian. Ini dikatakan Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataannya.
Kementerian Luar Negeri Bahrain menyampaikan bahwa kedua negara sepakat pada Minggu (18/10) tentang pengecualian persyaratan visa untuk diplomat. Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif al-Zayani, mengatakan bahwa keputusan untuk menormalkan hubungan datang dari kepercayaan pada nilai-nilai toleransi di wilayah yang rakyatnya menderita akibat perang dan konflik.
Kedua belah pihak akan bebas untuk membuka kedutaan besar di negara masing-masing setelah upacara. Kata Berkowitz, kedutaan besar Israel di Manama dapat dibuka dalam beberapa bulan.
Kesibukan diplomasi antara beberapa sekutu regional utama Washington telah memberi Trump kemenangan kebijakan luar negeri utama saat ia berkampanye untuk pemilihan kembali menjelang pemungutan suara pada November.
Namun, normalisasi hubungan negara Yahudi dengan UEA dan Bahrain telah membuat marah warga Palestina, yang menyebut kesepakatan itu sebagai tikaman dari belakang dan mendesak negara-negara Arab untuk mempertahankan persatuan melawan Israel.
Al- Zayani menekankan bahwa Bahrain menyerukan negosiasi langsung antara Israel dan Palestina untuk mengakhiri konflik berdasarkan solusi dua negara. Seperti Israel, baik Manama dan Abu Dhabi memiliki kebijakan luar negeri yang sangat anti-Iran dan Teheran yang mengecam normalisasi tersebut.
Monarki Teluk telah melanggar konsensus Arab selama puluhan tahun bahwa tidak akan ada hubungan dengan negara Yahudi sampai negara itu berdamai dengan Palestina. Bahrain, tidak seperti UEA, memiliki sejarah politik terbuka dan gerakan masyarakat sipil, meskipun hak-haknya telah dibatasi dalam dekade terakhir.
Dalam tampilan perbedaan pendapat yang jarang terjadi di kerajaan kecil kaya minyak bulan lalu, puluhan orang turun ke jalan di Abu-Saiba, suatu desa Syiah dekat Manama, untuk memprotes normalisasi tersebut. Setelah protes Musim Semi Arab pada tahun 2011, monarki Sunni menuduh ribuan pembangkang dari mayoritas Syiah menerima perintah dari Iran.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato juga memuji yang disebutnya sebagai perjanjian perdamaian bersejarah dengan Bahrain tersebut. "Saya harap saya segera dapat memberi tahu Anda tentang lebih banyak negara (normalisasi dengan Israel)," sebutnya.
Benjamin menegaskan lebih banyak negara Timur Tengah menginginkan hubungan dengan Israel karena prioritas telah bergeser. Negara-negara sekarang menghargai peluang perdagangan yang menguntungkan di atas posisi pada konflik Palestina.
Kerja sama keamanan juga kemungkinan akan menonjol dalam hubungan bilateral. Ini tampak dari kepala badan mata-mata Israel Mossad Yossi Cohen mengunjungi Manama awal bulan ini untuk bertemu dengan petinggi keamanan Bahrain. (OL-14)
