Hizbullah Terima Usulan Prancis Soal Tatanan Politik Baru Libanon

KEPALA Hizbullah Hasan Nasrallah, Minggu (30/8), mengatakan gerakan Syiahnya terbuka untuk proposal Prancis terkait pakta politik baru Libanon selama ada konsensus nasional.

"Pada kunjungan terakhirnya ke Libanon, kami mendengar seruan dari Presiden Prancis untuk pakta politik baru di Libanon. Hari ini, kami terbuka untuk diskusi konstruktif terkait hal ini," kata Nasrallah dalam pidatonya.

"Tapi kami punya satu syarat, diskusi ini harus dilakukan dengan kemauan dan persetujuan dari berbagai faksi Libanon," lanjutnya.

Nasrallah tidak merinci perubahan macam apa yang ingin dipertimbangkan oleh gerakannya, tetapi mengutip kritik dari sumber resmi Prancis atas sistem politik berbasis sekte Libanon. Selain itu, juga ketidakmampuan pemerintahan memecahkan masalah Libanon dan menanggapi kebutuhannya.

Baca juga: Puluhan Ribu Orang Kembali Turun ke Jalan di Minsk

Libanon mengakui 18 sekte agama resmi dan 128 kursi parlemennya dibagi rata antara Muslim dan Kristen. Namun, pemerintah yang lahir dari sistem ini cenderung menemui jalan buntu dan gagal memenuhi tuntutan masyarakat akan kondisi kehidupan yang lebih baik.

Macron, pemimpin dunia pertama yang mengunjungi Libanon setelah ledakan di pelabuhan Beirut pada 4 Agustus, akan kembali pada Senin (31/8) untuk mendesak reformasi dan rekonstruksi.

Pada kunjungan sebelumnya setelah ledakan, Presiden Prancis itu mengatakan para pemimpin Lebanon memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan semua permasalahan di negara itu.

"Bahwa perjanjian yang diubah dengan rakyat Libanon dalam beberapa pekan mendatang, itu perubahan besar," kata Macron.

Ledakan dahsyat di Beirut, beberapa waktu lalu, mendorong pemerintah untuk mundur pada 10 Agustus dan menghidupkan kembali gerakan protes yang telah berlangsung selama berbulan-bulan menuntut perombakan politik. Konsultasi untuk menunjuk perdana menteri baru akan dimulai pada Senin seiring dengan kunjungan Macron.

Nasrallah mengatakan gerakannya akan kooperatif dalam pembentukan pemerintah yang mampu menjadi ujung tombak reformasi dan rekonstruksi. (AFP/OL-1)