Tiktok Ajukan Langkah Hukum

PENGELOLA aplikasi Tiktok berencana mengajukan gugatan atas kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait larangan transaksi antara aplikasi video pendek itu dan perusahaan induknya asal Tiongkok, ByteDance. 

Tiktok mengatakan bahwa pihaknya telah mencoba mencari solusi bersama dengan pemerintah AS selama hampir satu tahun, tetapi menghadapi kurang nya proses hukum dan pemerintah AS tidak memperhatikan fakta.

"Untuk memastikan bahwa supremasi hukum tidak diabaikan dan perusahaan serta pengguna kami diperlakukan dengan adil, kami tidak punya pilihan selain menantang perintah eksekutif Trump melalui sistem peradilan," kata juru bicara Tiktok.

Pada 14 Agustus, Trump mengeluarkan perintah kepada ByteDance dan memberikan waktu 90 hari untuk mendivestasi operasi Tiktok di AS. ByteDance telah melakukan sejumlah pembicaraan mengenai potensi akuisisi, termasuk dengan Microsoft dan Oracle.

Aplikasi berbagi video pendek tersebut memiliki 80 juta pengguna aktif di AS. Namun, pemerintah AS khawatir informasi pengguna dapat diteruskan ke pemerintah Tiongkok. Tiktok sendiri telah membantah tuduhan itu.

Trump mengklaim Beijing dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk melacak lokasi karyawan dinas federal AS, mengumpulkan informasi untuk digunakan dalam pemerasan, atau memata-matai perusahaan.

"Pertumbuhan aplikasi seluler yang dikembangkan dan dimiliki oleh perusahaan Tiongkok mengancam keamanan nasional, ke bijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat," kata Trump.

Pada Jumat lalu, sekelompok orang Tionghoa-Amerika juga telah meng ajukan gugatan terpisah terhadap larangan serupa pada aplikasi media sosial WeChat yang dimiliki perusahaan Tiongkok, Tencent.

Tindakan Trump terhadap Tiktok dan WeChat ialah yang terbaru dalam kampanye yang meningkat melawan Tiongkok menjelang Pemilihan Presiden AS pada November mendatang. Namun, AS bukan satusatunya negara yang memblokir Tiktok. India telah melarang penggunaan aplikasi itu dan Australia juga sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan serupa. (AFP/Hym/Ant/X-11)