Raja Media Hong Kong Ditangkap dengan UU Keamanan

RAJA media Hong Kong Jimmy Lai, salah satu kritikus paling vokal terhadap Beijing, ditangkap Senin (10/8), di bawah undang-undang keamanan nasional baru.

Penangkap annya kian memperdalam tindakan keras terhadap para pendukung demokrasi. “Mereka menangkapnya di rumah tahanan sekitar pukul 07.00. Pengacara kami sedang dalam perjalanan ke kantor polisi,” kata Mark Simon, pembantu dekat menambahkan, anggota dari kelompok media yang juga telah ditangkap.

Seorang sumber polisi yang berbicara tanpa menyebut nama mengatakan kepada AFP, Lai ditangkap karena berkolusi dengan pasukan asing, salah satu serangan keamanan nasional baru dan penipuan.

Lai, 72, memiliki surat kabar Apple Daily dan Next Magazine, dua gerai yang sangat prodemokrasi dan kritis terhadap Beijing. Di Twitter, Simon melaporkan sedang melaksanakan perintah penggeledahan di rumah Lai dan rumah putranya.

Lai satu-satunya taipan yang bersedia mengkritik Beijing. Lai berbicara kepada AFP pada pertengahan Juni, dua minggu sebelum undang-undang keamanan baru diberlakukan di kota itu.

“Saya siap masuk penjara,” ujarnya. “Jika itu terjadi, saya akan memiliki kesempatan untuk membaca buku-buku yang belum saya baca. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan ialah menjadi positif.”

Dia menggambarkan undang-undang keamanan baru sebagai lonceng kematian bagi Hong Kong. “Itu akan menghancurkan supremasi hukum kami dan status keuangan kami,” ujarnya.

Lai juga mengaku takut pihaknya akan memburu wartawan yang bekerja di medianya. Undang-undang yang mengatur tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan berkolusi dengan pasukan asing, diajukan untuk protes prodemokrasi tahun lalu yang sering melakukan kekerasan.

Hukuman maksimum bagi pelanggar berat ialah penjara seumur hidup. Bulan lalu, penyiar CCTV mengatakan aktivis prodemokrasi Nathan Law dan lima orang lainnya dicari karena pergi ke luar negeri terkena pelanggaran Undang-undang Keamanan Nasional.

Law telah pindah ke Inggris pada Juli untuk melanjutkan pekerjaan advokasi internasional untuk Hong Kong. (AFP/CNA/Hym/I-1)