Inggris Bersiap Tangguhkan Perjanjian Ekstradisi Hong Kong

INGGRIS, Senin (20/7), menyatakan akan menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, eskalasi lebih lanjut dari perselisihan antara Inggris dan Tiongkok atas pemberlakuan undang-undang keamanan di bekas koloni itu. Hal itu dilaporkan sejumlah surat kabar Inggris.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, yang pada Minggu (19/7) menuduh Tiongkok melakukan pelanggaran HAM menyolok, akan mengumumkan penangguhan perjanjian di parlemen. Hal itu dilansir surat kabar Times dan Daily Telegraph, mengutip beberapa sumber.

Kantor luar negeri Inggris menolak berkomentar terkait pemberitaan itu.

Baca juga: Tiongkok Laporkan 22 Kasus Baru Covid-19, 17 di Xinjiang

Langkah terbaru ini akan menjadi akhir lain dari apa yang mantan Perdana Menteri David Cameron sebut sebagai ‘era emas’ dari hubungan Inggris dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

London telah kecewa dengan tindakan keras di Hong Kong dan persepsi Tiongkok tidak mengatakan seluruh kebenaran tentang wabah virus korona baru (covid-19).

Pekan lalu, Perdana Menteri Boris Johnson memerintahkan peralatan Huawei Technologies untuk sepenuhnya dihapus dari jaringan 5G Inggris pada akhir 2027.

Sementara Tiongkok menuduh Inggris menjadi kaki tangan Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, Minggu (19/7), Duta Besar Tiongkok untuk Inggris memperingatkan adanya tanggapan keras jika London berusaha memberikan sanksi kepada salah satu pejabatnya, seperti yang dituntut beberapa anggota parlemen di Partai Konservatif Johnson.

"Jika pemerintah Inggris bertindak sejauh itu untuk menjatuhkan sanksi pada setiap individu di Tiongkok, Tiongkok pasti akan mengambil respons tegas," kata Liu Xiaoming kepada program di BBC, Andrew Marr Show.

"Anda telah melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat. Mereka menjatuhkan sanksi kepada pejabat Tiongkok, kami memberi sanksi kepada senator mereka, pejabat mereka. Saya tidak ingin melihat tit-for-tat ini terjadi dalam hubungan Tiongkok-Inggris," imbuhnya.

Raab mengatakan, pada program yang sama, dia tidak melangkah ke penjatuhan sanksi lain di masa depan. Namun, dia menyangkal Inggris tidak akan mengambil saluran tersebut dalam menghadapi Tiongkok.

Inggris mengatakan undang-undang keamanan nasional yang baru melanggar perjanjian yang dibuat sebelum penyerahan Hong Kong pada 1997 kepada pemerintah Tiongkok.

Beijing disebut menghancurkan kebebasan yang telah membantu menjadikan Hong Kong salah satu pusat keuangan terbesar di dunia.

Sementara pejabat Hong Kong dan Beijing mengklaim undang-undang itu penting untuk menyumbat lubang dalam pertahanan keamanan nasional yang terekspos oleh protes baru-baru ini.

Tiongkok telah berulang kali mengatakan kepada kekuatan Barat untuk berhenti mencampuri urusan Hong Kong. (CNA/OL-1)