AS Tolak Klaim Tiongkok di Laut China Selatan

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan klaim Bei jing di Laut China Selatan sebagai pelanggaran hukum. Langkah Tiongkok untuk menguasai sumber daya di wilayah perairan yang tengah bersengketa dengan beberapa negara Asia Tenggara itu disebut merupakan tindakan ilegal.

AS telah lama menolak klaim Beijing di Laut China Selatan. Hal itu ju ga merupakan dukungan terhadap Vietnam, Filipina, dan mitra AS lainnya di kawasan itu.

Menurut Pompeo, sikap AS kali ini lebih tegas dengan berpihak secara eksplisit terhadap negara-negara Asia Tenggara. Bertahun-tahun sebelumnya AS justru mengatakan mereka tidak mengambil posisi berdasarkan nilai konfl ik individu. 

“Kami perjelas, klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan itu sepenuhnya melanggar hukum,” kata Pompeo.

Sejalan dengan temuan pengadilan internasional 2016, lanjut Pompeo, dua wilayah, yaitu Mischief Reef dan Second Thomas Shoal, sepenuhnya di bawah hak dan yurisdiksi ke daulatan Filipina. Pompeo juga mengecam klaim Tiongkok tentang Pulau Spratly.

AS saat ini menolak klaim Beijing di perairan sekitar Vanguard Bank di Vietnam, Lucania Shoals di lepas pantai Malaysia, perairan yang dipertimbangkan dalam zona ekonomi eksklusif Brunei, dan Natuna Besar di Indonesia.

Washington mengkritik cara-cara intimidasi yang dilakukan Beijing un tuk mengendalikan perairan penting tersebut. “Dunia tidak akan mem biarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritim mereka. Kami berdiri dengan komunitas internasional dalam membela kebebasan laut dan menghormati kedaulatan,” tambah Pompeo.

Pernyataan Pompeo itu langkah tegas terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump melawan Tiongkok menjelang pemilihan presiden AS No vember mendatang. Selain berada di antara jalur pelayar an tersibuk di dunia, Laut China Selatan berisi cadangan gas dan minyak yang sangat besar. Tiongkok mengklaim kepemilikan terhadap ham pir semua wilayah lautan tersebut dan telah membangun pulau-pulau buatan untuk mendukung klaim mereka. (AFP/Van/Hym/X-11)