UU Keamanan Nasional Hong Kong Berlaku, Ini Penjelasan Dubes RRT

DUTA Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia Xiao Qian mengklarifikasi pemberitaan media Tanah Air terkait pemberlakuan UU Keamanan Nasional Hong Kong. Menurutnya, beberapa media Barat telah membelokkan fakta mengenai UU tersebut, sehingga hal itu pun turut dikutip oleh media di Indonesia.

"Pemberitaan itu kemudian dikutip oleh sejumlah media di Indonesia, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di antara sebagian kawan-kawan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penjelasan dan menempatkan isu ini pada perspektif yang tepat," ujarnya melalui keterengan resmi kepada Media Indonesia, Senin (6/7).  

Xiao Qian menjelaskan bahwa UU tersebut untuk menutup celah adanya daerah yang tak tersentuh hukum. Hong Kong merupakan bagian dari Tiongkok, sehingga hal itu bisa membahayakan keamanan nasional.

"Celah ini harus ditutup. Di Indonesia juga terdapat sejumlah perundangan keamanan nasional seperti UU Antiterorisme dan UU Intelijen Negara, yang menjangkau seluruh Indonesia tanpa memberi pengecualian bagi daerah mana pun, dan tidak mengizinkan adanya celah apa pun," imbuhnya. 

UU Keamanan yang baru itu juga untuk menekan tingginya angka kejahatan. Menurutnya, sejak Juni 2019, penentang Tiongkok dan juga pengacau Hong Kong telah beroperasi di kota itu. Mereka menyerukam kemerdekaan Hong Kong, mengepung institusi pemerintah pusat Tiongkok yang berkedudukan di Hong Kong, melukai warga Hong Kong, merusak fasilitas publik, serta membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda warga Hong Kong.

Hal itu dinilai telah menyebabkan kerusakan serius pada keharmonisan dan stabilitas sosial di Hong Kong, sekaligus mendatangkan ancaman serius bagi persatuan, keamanan, dan keutuhan wilayah Tiongkok. UU itu menyasar empat jenis tindak kriminal yang mengancam keamanan nasional, yaitu: separatisme, subversi, terorisme, dan kolusi dengan negara asing atau kekuatan asing.

Baca juga : Dalam 100 Tahun, Australia Baru Tutup Perbatasan Negara Bagian

Disamping itu, UU tersebut pun menjamin dan melindungi HAM. Dia mengatakan bahwa pemberlakuan UU ini tidak berdampak bagi segala hak dan kebebasan warga Hong Kong yang sah secara hukum.

Stabilitas merupakan prasyarat bagi pertumbuhan. Kerusuhan tahun lalu telah menjadi hambatan serius bagi kemajuan Hong Kong, yang menyebabkan Hong Kong mengalami resesi ekonomi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir.

Xiao Qian mengatakan UU itu telah didukung oleh semua rakyat Tiongkok termasuk Hong Kong di dalamnya. Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam pun menyambut baik pemberlakuan UU ini untuk meredakan kekacauan sosial yang telah menghantui warga Hong Kong.

Dia menambahkan, sebagai pusat finansial dan perdagangan internasional, Hong Kong memiliki hubungan ekonomi perdagangan yang erat dengan Indonesia. Lebih dari seratus ribu warga Indonesia tinggal dan bekerja di Hong Kong.

Oleh karena itu, pemeliharaan stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran Hong Kong adalah sejalan dengan kepentingan Indonesia. UU Keamanan Nasional Hong Kong memberikan perlindungan yang lebih baik bagi keamanan, hak-hak, serta kepentingan investasi asing maupun warga asing yang berada di Hong Kong, termasuk yang berasal dari Indonesia.

"Kami berharap dan meyakini bahwa kawan-kawan Indonesia akan bisa melihat kebenaran, tidak tergiring pada kesalahpahaman, sehingga memahami dan mendukung UU Keamanan Nasional Hong Kong," pungkasnya. (OL-7)