Reaksi Dunia terhadap Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump merilis rencana perdamaian Israel-Palestina yang telah lama tertunda, Selasa (28/1). Ia menjanjikan ‘fajar baru’, tetapi warga Palestina yang marah menyebut proposal itu bias dan pantas dibuang ke ‘tempat sampah sejarah’.

"Visi saya menghadirkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak," kata Trump, seraya menambahkan. “Para pemimpin Israel mengatakan mereka akan mendukung proposal tersebut.”

Proposal yang disebut sebagai ‘Kesepakatan Abad Ini’ itu dikecam beberapa pihak sebagai proposal ‘agresif’ dan ‘berat sebelah’. Sementara yang lain mengatakan inisiatif itu dapat membuktikan langkah maju yang positif".

Para pejabat Iran menolak proposal perdamaian itu dan menyebutnya sebagai ‘rencana pembebanan dan sanksi’.

Baca juga: Trump Ungkap Rencana Perdamaian Timur Tengah yang Kontroversial

Hesameddin Ashena, penasehat Presiden Iran Hassan Rouhani, mengatakan, "Ini adalah kesepakatan antara rezim Zionis (Israel) dan AS. Interaksi dengan Palestina tidak ada dalam agendanya. Ini bukan rencana perdamaian tetapi rencana pemaksaan dan sanksi.”

Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan proposal itu adalah ‘pengkhianatan abad ini’ dan pasti gagal.

Tetangga Israel, Yordania, memperingatkan setiap langkah yang bertujuan menganeksasi tanah Palestina’.

Menteri Luar Negeri Ayman Safadi menyebut konsekuensi berbahaya dari tindakan sepihak Israel untuk memaksakan realitas baru di lapangan.

“Pembentukan negara Palestina dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya berdasarkan solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang komprehensif dan abadi,” kata Safadi. "Jordania mendukung setiap upaya tulus yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif yang diterima rakyat.”

Sementara Sami Abu Zhuri, seorang pejabat Hamas yang memerintah Jalur Gaza, menyebut pernyataan Trump agresif dan akan memicu banyak kemarahan.

"Pernyataan Trump tentang Jerusalem adalah omong kosong dan Jerusalem akan selalu menjadi tanah Palestina," tegasnya. "Rakyat Palestina akan menentang kesepakatan ini dan Jerusalem akan tetap menjadi tanah Palestina."

Dari Ramallah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan ‘seribu tidak’ untuk rencana itu.

"Setelah omong kosong yang kami dengar hari ini, kami mengatakan seribu tidak untuk Kesepakatan Abad Ini," kata Abbas di kota Tepi Barat, tempat Otoritas Palestina bermarkas.

Dia mengatakan Palestina tetap berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara dengan ibu kotanya di Jerusalem Timur.

"Kami tidak akan bertekuk lutut dan kami tidak akan menyerah," kata Abbas. Ia menambahkan Palestina akan menentang rencana itu melalui ‘cara damai dan populer’.

Adapun Mesir mendesak Israel dan Palestina ‘mempelajari dengan cermat’ proposal tersebut.

Kairo, yang bersama dengan Yordania adalah satu-satunya negara Arab yang berdamai dengan Israel, mengatakan Mesir menghargai upaya pemerintah AS untuk mencoba menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun itu.

Wakil Ketua Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (AKP) yang berkuasa, Numan Kurtulmus, juga mengecam pernyataan Trump tentang Jerusalem.

"Tidak, Trump! Jerusalem adalah ibu kota negara Palestina dan jantung dunia Islam!"

Kelompok bersenjata Hizbullah di Libanon mengecam rencana itu sebagai ‘kesepakatan memalukan’, yang akan memiliki konsekuensi negatif pada masa depan kawasan itu.

Raja Arab Saudi, Salman, meyakinkan komitmen Riyadh untuk masalah Palestina dan hak-hak rakyat Palestina, dalam panggilan telepon dengan presiden Abbas.

Sementara juru bicara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan rencana itu bisa menjadi langkah positif.

"Kedua pemimpin (Johnson dan Trump) membahas proposal perdamaian antara Israel dan Palestina di AS, yang dapat membuktikan langkah positif ke depan," kata juru bicara.

Dominic Raab, Menteri Luar Negeri Inggris, meminta para pemimpin Israel dan Palestina untuk memberikan pertimbangan yang adil terhadap inisiatif tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menurut juru bicaranya, Stephane Dujarric, mengatakan PBB mendukung dua negara yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan di dalam perbatasan yang diakui, berdasarkan perbatasan pra-1967.

"PBB tetap berkomitmen untuk mendukung warga Palestina dan Israel untuk menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian bilateral dan mewujudkan visi dua Negara--Israel dan Palestina--yang hidup berdampingan secara damai dan aman di dalam wilayah yang diakui berdasarkan garis perbatasan pra-1967." (AFP/Al Jazeera/OL-1)