UU Anti Infiltrasi akan Perkuat Pertahanan Taiwan

DEWAN Perwakilan Rakyat Taiwan telah mengesahkan Undang-Undang Anti Infiltrasi beberapa waktu lalu. Tujuan utama UU yang secara resmi diimplementasikan pada pekan lalu itu adalah memperkuat pertahanan demokrasi Taiwan dan mempertahankan hubungan lintas selat yang stabil.

"Taiwan berada di garis ter-depan ekspansi eksternal, menghadapi infiltrasi dan intervensi terburuk. Oleh karena itu, mutlak diperlukan pembuatan undang undang untuk memperkuat mekanisme pertahanan demokrasi," ujar keterangan yang dirilis Kantor Dagang dan Ekonomi Taiwan (TETO) di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, pada awal 2019, pemerintah Tiongkok mengusulkan apa yang disebut "5 usulan Xi" yang akan mempercepat proses penyatuan kembali Taiwan dengan Tiongkok. Beijing juga meningkatkan upayanya untuk memecah-belah pulau itu.

Legislatif Taiwan lalu mengesahkan UU Anti Infiltrasi yang intinya adalah melarang siapa pun menerima instruksi, titipan, atau pendanaan dari musuh asing. Kegiatan terlibat dalam sumbangan politik ilegal, bantuan kampanye pemilu, lobi, mengganggu demonstrasi umum dan ketertiban sosial, serta penyebaran informasi palsu untuk mengganggu proses pemilu juga diharamkan.

Taiwan menyatakan UU tersebut juga sepenuhnya mematuhi semangat supremasi hukum dan memperhitungkan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Peraturan tersebut juga dikatakan bukan anti terhadap hubungan timbal-balik. Sebaliknya, UU itu dapat mempertahankan hubungan lintas selat yang stabil dan teratur. "Pemerintah Taiwan selalu mendukung kegiatan hubungan timbal balik yang legal dan tertib," kata pernyataan itu.

UU Anti Infiltrasi juga akan mencegah keterlibatan kekuatan asing dalam politik sehingga hubungan lintas selat menjadi tidak rumit dan mencegah campur tangan asing yang tidak perlu sehingga rakyat Taiwan bisa melakukan hubungan timbal balik dengan penuh rasa aman. (Hym/RO/X-11)