Inggris Pastikan Brexit Tetap di 2020

PEMERINTAH Inggris bersiap membuat undang-undang untuk memastikan periode transisi pasca-Brexit tidak melampaui tahun 2020. Pengumuman itu muncul bersamaan dengan digelarnya rapat kabinet menteri dan pertemuan parlemen pertama sejak pemilu digelar pada Kamis (12/12).

Anggota parlemen Inggris telah diambil sumpah jabatannya pada Selasa (17/12). Pada kesempatan itu, Lindsay Hoyle dari Partai Buruh kembali terpilih sebagai Ketua DPR Inggris. Adapun program legislatif pemerintah akan segera ditetapkan Ratu Elizabeth II.

Rencana legislatif yang akan diuraikan itu termasuk RUU Perjanjian Penarikan, yang akan mengabadikan dalam hukum Inggris mengenai ketentuan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Diperkirakan pemungutan suara terkait dengan RUU tersebut akan digelar di parlemen Inggris, Jumat (20/12).

"RUU Penarikan yang baru itu akan secara hukum melarang pemerintah menyetujui perpanjangan apa pun," terang seorang pejabat senior pemerintah Inggris.

Masa transisi pasca-Brexit akan berlanjut hingga 31 Desember 2020. Inggris memiliki opsi untuk memperpanjang periode transisi pasca-Brexit itu, tetapi PM Boris Johnson menolaknya. Johnson disebut bermaksud mengabadikan 2020 dalam undang-undang sebagai momentum keluarnya Inggris dari UE.

Pada kesempatan itu pula, Johnson berjanji untuk bekerja keras dan mengerahkan seluruh tenaga untuk menepati janji pemilunya, yakni menyelesaikan Brexit sebelum batas waktu 31 Januari 2020.

"Kita perlu membayar kepercayaan rakyat dan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkannya," kata Johnson.

Perdana Menteri Boris Johnson, yang menang dengan meraih mayoritas kursi dalam pemilu lalu, berjanji untuk menyelesaikan Brexit dan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari. Partai Konservatif berhasil mengamankan ambang batas 326 kursi di parlemen untuk menjadi pemerintahan mayoritas. Dari total 650 kursi, Konservatif menguasai 362 kursi. (AFP/X-11)