Protes Berujung Bentrokan di India

KORBAN tewas dari protes berujung keke­rasan di timur laut India terhadap undang-undang kewarganegaraan meningkat menjadi enam orang. Pihak berwenang masih memberlakukan larangan internet dan jam malam di beberapa wilayah untuk memadamkan kerusuhan.

Ketegangan tetap tinggi di pusat kerusuhan di kota terbesar Negara Bagian Assam, Guwahati. Pasukan berpatroli di jalan-jalan dengan kendaraan di tengah keamanan yang ketat.

Sekitar 5.000 orang ikut serta dalam demonstrasi baru di Guwahati, kemarin, dengan ratusan polisi mengawasi ketika pemro­tes bernyanyi, meneriakkan, dan membawa spanduk dengan kata-kata ‘Hidup Assam’.

Para pejabat mengatakan produksi minyak dan gas di negara bagian itu terkena imbas blokade.

Sebelumnya, lima orang dilaporkan tewas, termasuk tiga setelah ditembak polisi, menyusul protes.

Undang-undang yang disahkan parlemen nasional pada Rabu (11/12) , memungkinkan India memberikan kewarganegaraan kepada jutaan imigran ilegal minoritas, termasuk pemeluk Buddha, Kristen, dan Persia, yang memasuki India dari tiga negara tetangga pada atau sebelum 31 Desember 2014, tetapi tidak jika mereka ialah muslim.

Di Assam, tiga orang meninggal di rumah sakit setelah ditembak, sedangkan yang lain meninggal ketika sebuah toko tempat dia tidur dibakar dan yang kelima setelah dia dipukuli saat protes.

Bagi kelompok-kelompok Islam, oposisi, aktivis hak asasi manusia, dan lainnya di India, undang-undang baru itu dipandang sebagai bagian dari agenda nasionalis Hindu PM Narendra Modi untuk memarginalkan 200 juta muslim di India.

Bakar kereta api dan bus

Layanan kereta api juga ditunda di beberapa bagian timur kemarin setelah kekerasan terjadi di Negara Bagian Benggala Barat bagian timur, ketika demonstran membakar kereta api dan bus.

Menteri Dalam Negeri Amit Shah menyeru kepada rakyat agar tenang, dengan mengatakan budaya lokal di negara-negara timur laut tidak terancam, di tengah kekhawatiran UU baru akan memberikan kewarganegaraan kepada sejumlah besar imigran dari negara tetangga Bangladesh.

“Budaya, bahasa, identitas sosial, dan hak-hak politik saudara-saudari kita dari timur laut akan tetap utuh,” Shah mengatakan pada rapat umum di Negara Bagian Jharkhand timur, seperti dilaporkan jaringan televisi News18.

Beberapa ribu pemrotes berunjuk rasa di ibu kota India, New Delhi, Sabtu (14/12) malam, mendesak pemerintah PM Naren­dra Modi mencabut undang-undang itu. Sejumlah pemrotes mengusung plakat bertuliskan ‘Hentikan memecah belah India’. “Orang-orang tidak berkumpul di sini karena ia Hindu, atau muslim, orang-orang berkumpul di sini sebagai warga negara India. Kami menolak RUU ini yang telah diajukan pemerintah Modi dan kita ingin perlakuan yang sama seperti yang diabadikan dalam konstitusi kita,” kata pemro­tes Amit Baruah, 55, seorang jurnalis.

Protes berubah menjadi ke-kerasan di Negara Bagian Benggala Barat, sarang kerusuhan politik, dengan sedikitnya 20 bus dan dua stasiun kereta api terbakar ketika para demonstran memblokade jalan-jalan dan membakar ban.

Undang-undang yang baru dinilai akan menjadikan ribuan imigran ilegal sebagai warga negara yang sah. Saat ini, upaya hukum untuk membatalkan UU tentang Kewarganegaraan telah diajukan ke Mahkamah Agung India. (AFP/I-1)