BNPT Temui Perutusan Tetap RI di PBB Bahas Mantan Teroris

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius membahas kebijakan yang dilakukan dunia internasional terhadap Foreign Terrorist Fighters (FTF) returnees (WNI terduga teroris di luar negeri yang kembali ke Indonesia) saat melakukan pertemuan dengan Andreano Erwin selaku Deputi Wakil Tetap I Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (3/12) waktu setempat.

BNPT terus mendalami kebijakan yang dilakukan dunia internasional terhadap FTF returnees"wanita dan anak-anak karena ada alasan yang dilematis, seperti kebijakan Uni Eropa dan Australia yang hanya menerima returnees anak-anak saja, sementara di Jerman setelah returnees anak-anak dipulangkan ternyata pengadilan memutuskan untuk menjemput ibu-ibu mereka.

"Itulah sebabnya pihak Jerman saat ini juga tengah melaksanakan pertemuan dengan para pakar terorisme dari Indonesia di Wiesbaden guna mengetahui lebih dekat dan mempelajari bagaimana cara Indonesia menjalankan empat tahapan deradikalisasi dimulai dari indentifikasi, rehabilitasi, edukasi sampai reintegrasi sosial," ujar Suhardi di hadapan Andreano Erwin.

Pertemuan itu bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang kebijakan dan program terkini yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan terorisme, serta menindaklanjuti komitmen tinggi Indonesia mengenai perlindungan HAM dalam penanggulangan terorisme, termasuk melalui proses peradilan dan deradikalisasi.

Bahkan Kepala BNPT mengatakan bahwa dirinya beberapa waktu lalu juga sudah bertemu dengan Chief of Mission International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Louis Paul Hoffman, di Jakarta, untuk mengetahui lebih jauh tentang proses pemulangan returnees, antara lain asal Afrika yang didanai oleh IOM.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengatakan bahwa BNPT sendiri sangat serius untuk ingin bekerjasama dengan IOM terutama dalam menangani returnees wanita dan anak-anak, karena IOM juga memiliki pemahaman yang sama dengan BNPT mengenai motivasi wanita dan anak-anak yang berangkat ke medan konflik seperti Suriah dan Irak.

"Alasan lain karena di kita (Indonesia) punyai populasi muslim terbesar di dunia, namun secara kuantitatif jumlah WNI yang berangkat ke medan konflik sekitar 500 orang termasuk wanita dan anak-anak. Itu termasuk kecil dibandingkan negara lain. Artinya, Indonesia mampu mendeteksi, mencegah dan mereduksi jumlah FTF yang akan berangkat ke medan konflik," kata mantan Sekretaris Utama Lemhannas RI ini yang dalam kesempatan tersebut juga didampingi Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo.

Suhardi juga mengatakan bahwa strategi penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak yang dilakukan Indonesia sudah diperkenalkannya aat tampil sebagai pembicara di berbagai konferensi internasional yang diselenggarakan oleh PBB, Uni Eropa, ASEAN serta berbagai pertemuan regional dan internasional lainnya.

"Bahkan Bapak Presiden bersama Pak Menko Polhukam dan Bu Menlu juga menyampaikan hal yang sama saat menghadiri berbagai konferensi internasional mengenai isu-isu terorisme. Oleh karena itu, kami berharap peran dan dukungan yang besar dari PTRI untuk mensosialisasikan strategi penanggulangan terorisme ini kepada seluruh counterpart PTRI di Jenewa. Karena keberhasilan Indonesia dalam menangani terorisme terbukti menjadi salah satu alasan Indonesia diterima menjadi anggota Dewan HAM PBB," katanya.

Baca juga:  Enam Pria di Malaysia Divonis Penjara karena tidak Salat Jumat

Sementara, Andreano mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan pejabat IOM, khususnya yang menangani Partnership Regional East Afrika Counter Terrorism (PREACT) untuk dapat mengatur pertemuan dengan delegasi BNPT.

PREACT merupakan program berbasis komunitas untuk mencegah ekstremisme kekerasan yang didanai oleh USAID, termasuk program demobilization, reintegration, and disarmament yang berkaitan dengan FTF.

"IOM saat ini sedang menjalankan program Rehabilitatif untuk 1.000 orang returnees asal Kosovo yang merupakan keluarga yang tidak terjerat kasus kriminal. Kosovo adalah negara bekas Yugoslavia, tetapi negara ini belum diakui oleh Pemerintah kita (Indonesia). Sementara prinsip kerja IOM sendiri akan selalu manghormati kedaulatan suatu negara," ujar Andreano.

Dia menejalskan bahwa pihaknya secara intens terus berkomunikasi dengan seorang pejabat IOM pada working level bernama Jason Aplon yang nantinya dapat bertemu dengan pejabat terkait di BNPT.

"Paling tidak untuk membangun network agar dapat mengetahui lebih rinci mengenai program PREACT. Dan kami juga berjanji akan bertemu langsung dengan pihak IOM guna menindaklanjuti hasil pertemuan ini," katanya. (OL-1)