Gambia Seret Myanmar ke ICC Terkait Rohingya

GAMBIA bawa Myanmar ke pengadilan tertinggi PBB di Den Haag, Belanda. Myanmar dituduh melakukan genosida terkait serangan terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Pengacara Gambia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka juga meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk segera memerintahkan tindakan "menghentikan tindakan genosida Myanmar segera”.

Gambia mengajukan kasus atas nama Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Dakwaan ini disampaikannya pada Senin (11/11).

Militer Myanmar memulai kampanye kontrapemberontakan yang keras terhadap Rohingya pada Agustus 2017 sebagai tanggapan atas serangan pemberontak.

Baca juga: Warga Terluka Ditembak Polisi Hong Kong

Lebih dari 700.000 warga Rohingya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh untuk melarikan diri dari apa yang disebut kampanye pembersihan etnik yang melibatkan pemerkosaan massal, pembunuhan, dan pembakaran rumah mereka.

Kepala misi pencari fakta di Myanmar, bulan lalu, memperingatkan bahwa "ada risiko serius berulangnya genosida."

Misi itu juga mengatakan, dalam laporan terakhirnya, pada September, bahwa Myanmar harus bertanggung jawab dalam forum hukum internasional atas dugaan genosida terhadap Rohingya.

Kasus yang diajukan di pengadilan ini menuduh kampanye Myanmar melawan Rohingya termasuk "pembunuhan, menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang serius, menimbulkan kondisi yang diperkirakan akan menyebabkan kerusakan fisik, memaksakan tindakan untuk mencegah kelahiran, dan pemindahan paksa, bersifat genosida karena dimaksudkan untuk menghancurkan kelompok Rohingya baik secara keseluruhan atau sebagian.”

"Gambia mengambil tindakan ini untuk mencari keadilan dan pertanggungjawaban atas genosida yang dilakukan Myanmar terhadap Rohingya. Ini dilakukan untuk menegakkan dan memperkuat norma global terhadap genosida yang mengikat pada semua negara,” ujar Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman Abubacarr Gambia Marie Tambadou, seperti dikutip Miami Herald, Senin (11/11).

Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional Fatou Bensouda juga meminta para hakim di pengadilan itu pada Juli untuk izin membuka penyelidikan resmi terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya dari Myanmar.

Bensouda mengatakan dia ingin menyelidiki kejahatan deportasi, tindakan tidak manusiawi dan penganiayaan yang diduga dilakukan ketika Rohingya diusir dari Myanmar, yang bukan anggota pengadilan global, ke Bangladesh.

Mahkamah Pidana Internasional meminta orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan sementara Pengadilan Keadilan Internasional menyelesaikan perselisihan antar negara.

Duta Besar Myanmar untuk PBB, Hau Do Suan, bulan lalu, menyebut misi pencari fakta AS bertindak ‘sepihak’ dan berdasarkan pada "informasi yang menyesatkan dan sumber-sumber sekunder.

Dia mengatakan pemerintah Myanmar menganggap serius pertanggungjawaban dan bahwa para pelaku semua pelanggaran hak asasi manusia "menyebabkan arus besar pengungsi ke Bangladesh harus dimintai pertanggungjawaban." (Medcom/OL-2)