Johnson kembali Hadapi Parlemen soal Brexit

PERDANA Menteri Inggris, Boris Johnson akan berusaha menyelamatkan jabatannya maupun strategi Brexit garis kerasnya ketika ia berhadapan dengan parlemen dan mitranya dari Irlandia.

Pemimpin Inggris yang unik itu berusaha memecahkan kebuntuan politik, hanya enam minggu setelah mengambil alih jabatan dari pendahulunya, Theresa May.

Johnson telah berjanji untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa setelah 46 tahun--dengan atau tanpa kesepakatan perceraian--pada 31 Oktober, tetapi upayanya telah dihalangi parlemen.

Upaya Johnson untuk memecahkan kebuntuan melalui pemilihan umum sela pada 15 Oktober juga kemungkinan besar akan ditolak anggota parlemen.

Dua menteri paling senior sebelumnya telah menolak berspekulasi bahwa Johnson tidak punya pilihan selain mengundurkan diri.

Tapi, keduanya juga tidak bisa menjelaskan tentang bagaimana cara Johnson menepati semua janji Brexitnya tanpa melanggar hukum Inggris.

"Tentu saja dia tidak akan melanggar hukum," ujar Menteri Luar Negeri Dominic Raab.

"Kami punya rencana yaitu kami akan tetap berpegang pada apa yang telah kami lakukan," kata Menteri Dalam Negeri Sajid Javid.

Pembekuan parlemen

Kekacauan semakin diperparah dengan keputusan Johnson membekukan parlemen selama lebih dari sebulan. Cara yang legal, tapi kontroversial itu bertujuan agar tidak ada yang bisa menghalangi rencananya soal Brexit saat dia bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa di Belgia pada 17 Oktober.

Namun, langkah Johnson itu malah memicu perselisihan di parlemen. Akibatnya, Johnson harus meminta perpanjangan waktu soal Brexit jika tidak ada kesepakatan baru tercapai pada 19 Oktober.

Sementara itu, para pemimpin Uni Eropa tidak terlalu setuju soal perpanjangan waktu. "Untuk sekarang, tidak ada opsi perpanjangan waktu," tegas Menlu Prancis, Jean-Yves Le Drian.

Salah satu anggota Uni Eropa yang paling dirugikan dengan kacaunya masalah Brexit ialah Irlandia. Kesepakatan Brexit sebelumnya mengharuskan adanya pos perbatasan antara Irlandia dan Irlandia Utara yang masih termasuk wilayah Inggris. (AFP/Hym/X-11)