Twitter dan Facebook Tindak Akun Asal Tiongkok

TWITTER, Senin (19/8), mengumumkan pihaknya telah menghapus 936 akun dan menangguhkan sekitar 200.000 lainnya yang terkait kampanye pemerintah Tiongkok terhadap pengunjuk rasa di Hong Kong.

Kampanye yang dimaksud adalah operasi informasi yang didukung negara Tiongkok dan menargetkan gerakan prodemokrasi di Hong Kong.

"Perilaku manipulatif yang terselubung tidak memiliki tempat di layanan kami. Mereka melanggar prinsip dasar yang kami dibangun," kata Twitter dalam sebuah pernyataan.

Perusahaan itu merilis arsip cicitan dan akun yang menyinggung serta menuduh demonstran melakukan kekerasan dan disponsori pemerintah Barat.

Salah satu tweet yang dihapus berbunyi "Kami tidak menginginkan Anda, orang radikal di Hong Kong.”

Selain itu, Twitter melarang semua iklan dari entitas media berita yang dikendalikan negara.

Baca juga: Unjuk Rasa Damai Digelar di Victoria Park Hong Kong

"Setiap akun yang terkena dampak akan bebas terus menggunakan Twitter dalam percakapan publik, hanya saja bukan produk iklan kami," imbuh Twitter menambahkan larangan itu tidak berlaku untuk entitas yang didanai pembayar pajak yang independen.

Perusahaan juga mengumumkan tidak akan menerima uang dari "entitas media berita yang dikendalikan negara", termasuk organisasi seperti China Daily.

Aturan iklan baru tidak berlaku untuk organisasi media pemerintah yang didanai pajak seperti BBC, PBS, NPR, atau CBC.

Twitter telah meningkatkan upaya mereka menindak akun dan informasi palsu menjelang pemilu 2020 di AS.

Pemerintah AS menyebut platform itu digunakan dalam kampanye sistematis oleh Rusia untuk merusak pemilu 2016.

Menyusul pengungkapan kampanye Tiongkok di Twitter, Facebook juga mengatakan telah menghapus tujuh halaman, tiga grup, dan lima akun milik sebuah jaringan kecil yang berasal dari Tiongkok yang berfokus pada masalah Hong Kong.

"Kami terus bekerja untuk mendeteksi dan menghentikan jenis aktivitas ini karena kami tidak ingin layanan kami digunakan untuk memanipulasi orang," kata Facebook.

Ada keresahan yang signifikan di Hong Kong atas rancangan undang-undang yang sekarang ditangguhkan. RUU itu memungkinkan para tersangka diekstradisi ke Tiongkok daratan untuk diadili di pengadilan yang dikontrol Partai Komunis.

Demonstrasi sejak itu meluas menjadi seruan untuk memertahankan hak-hak demokrasi. Protes yang dimulai pada Juni itu telah menghadirkan salah satu tantangan terbesar bagi presiden Tiongkok Xi Jinping sejak ia berkuasa pada 2012. (Guardian/OL-2)