Indonesia Perkuat Kepemimpinan Diplomasi Kemanusiaan di Kawasan

WAKIL Menteri Luar Negeri RI AM Fachir secara resmi membuka kegiatan Regional Conference on Humanitarian Assistance di Jakarta, yang diikuti 17 negara kawasan, 5 organisasi internasional, dan 17 lembaga swadaya masyarakat di bidang kemanusiaan.

Konferensi ini merupakan inisiatif  tuan rumah untuk mendorong penguatan kepemimpinan diplomasi kemanusiaan Indonesia di tingkat kawasan dan global. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang menjadikan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan sebagai prioritas.

Dalam sambutannya, Fachir menekankan dalam mengatasi isu kemanusiaan yang bersifat multidimensional, diplomasi track 1,5 sangat diperlukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, agar memperoleh skema kerja sama dan solusi yang tepat.

"Diplomasi kemanusiaan, khususnya terkait isu pemberian bantuan kemanusiaan, merupakan agenda prioritas pemerintah Indonesia, sebagaimana diatur dalam konstitusi nasional," ujar Fachir dalam keterangan resmi, Kamis (8/8).

Mengangkat tema “Enhancing Humanitarian Actions in South-East Asia", pertemuan ini menjadi platfom pertama yang melibatkan aktor kemanusiaan negara dan non-negara di kawasan Asia Tenggara (1,5 track diplomacy). Untuk kemudian duduk bersama dan berdiskusi mengenai bantuan kemanusiaan. Termasuk mengatasi hambatan distribusi bantuan, dan merekomendasikan solusi terbaik dalam menghadapi potensi krisis kemanusiaan di masa depan.

Regional Conference on Humanitarian Assistance membahas isu peningkatan kapasitas, serta perluasan jaringan antarpemerintah dan pegiat kemanusiaan di kawasan. Tujuannya memperlancar implementasi bantuan kemanusiaan. Tidak kalah penting, konferensi juga mendorong penegakkan sejumlah prinsip Indonesia dalam bantuan kemanusiaan, dan panduan pemberian bantuan yang efektif.

Terdapat 5 isu utama yang dibahas para peserta konferensi. Pertama, pemberdayaan aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal. Kedua, kerja sama dan kolaborasi multisektor dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.  Adapun yang ketiga, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya perempuan, anak-anak dan kaum difabel. Keempat, aspek keberlanjutan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan, yang mendukung transisi dari fase tanggap darurat ke fase pembangunan. Kemudian yang kelima ialah perlindungan aktor kemanusiaan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

Konferensi menghasilkan Chair's Summary sebagai dokumen akhir, yang memuat rekomendasi dan pembahasan isu selama konferensi. Selain itu, terdapat perencanaan ke depan, mencakup referensi bagi penyelenggaraan bantuan kemanusiaan yang efektif. Di antaranya keinginan para pegiat kemanusiaan untuk menghasilkan upaya dan pendekatan yang lebih konkret terhadap isu kemanusiaan. Serta, menjajaki kemungkinan untuk mengadakan konferensi serupa yang berkelanjutan.(A-2)