Latihan Gabungan AS-Korsel Bisa Hambat Perundingan Nuklir

KOREA Utara memperingatkan latihan militer gabungan Amerika Serikat (AS)-Korea Selatan akan mengganggu perundingan nuklir antara Pyongyang dan Washington. Pelaksanaan latihan gabungan dijadwalkan berlangsung bulan depan.

Itu lah respon pertama Korea Utara sejak Presiden AS Donald Trump dan Pemimpinnya Kim Jong-un sepakat melanjutkan kembali pembicaraan denuklirisasi yang terhenti. Kedua pemimpin negara melakukan pertemuan dadakan di Zona Demiliterisasi (DMZ).

"Ketika upaya untuk mengatur perundingan tingkat kerja AS-Korea Utara sedang berlangsung, AS malah merencanakan latihan militer gabungan 19-2 Dong Maeng," ujar seorang juru bicara kementerian yang enggan disebutkan namanya, dalam laporan berita KCNA.

"Apabila hal itu terjadi, jelas akan memengaruhi pembicaraan tingkat kerja," imbuhnya.

Korea Utara akan terus memantau langkah AS, sebelum memutuskan nasib perundingan bilateral selanjutnya. AS dan Korea Selatan diketahui akan mengadakan latihan militer gabungan pada Agustus mendatang.

Baca juga: Presiden Trump Jejakkan Kaki di Wilayah Korea Utara

Skala latihan gabungan yang memicu kemarahan Pyongyang, telah diturunkan untuk memfasilitasi dialog dengan Korea Utara. Tepatnya, setelah pertemuan puncak pertama yang bersejarah antara Trump dan Kim di Singapura pada Juni 2018.

Peringatan Korea Utara mengemuka setelah KCNA merilis pernyataan dari pejabat pemerintah yang mengecam rencana latihan militer gabungan. Dia menyebut langkah tersebut menjadi tekanan nyata terhadap Pyongyang. Sekaligus, pelanggaran atas komitmen bersama yang ditandatangani di Singapura.

Pada pertemuan terakhir, Kim dan Trump berjabat tangan di wilayah DMZ yang membagi Semenanjung Korea. Trump menjadi pemimpin AS pertama yang menginjakkan kaki di tanah Korea Utara.

Sebelumnya, Washington bersikeras denuklirisasi penuh Korea Utara sebagai syarat pencabutan sanksi AS. Pertemuan puncak putaran kedua di Vietnam pada Februari lalu, berakhir tanpa kesepakatan. Trump dan Kim tidak sepakat mengenai pelepasan sanksi dan imbalan yang diberikan Korea Utara.(AFP/OL-5)