Tingkatkan Pelayanan Publik, RI Perkuat Kerja Sama dengan Georgia

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin melakukan kunjungan kerja ke Georgia untuk memperkuat kerja sama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.

Saat bertemu dengan Menteri Hukum Georgia Thea Tsulukiani, Syafruddin mengatakan bahwa Kemenpan-RB selalu membuka diri untuk belajar dan menimba pengalaman positif dari negara-negara sahabat agar dapat terus menghasilkan inovasi pelayanan publik berkelas dunia.

"Saya berharap kunjungan kerja ini dapat bernilai strategis bagi penguatan kerja sama dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta berbagi pengalaman dan pengetahuan di antara dua negara," kata Syafruddin di Tbilisi, Georgia, Selasa (25/6).

Dalam bidang pelayanan publik, Indonesia belajar banyak pada praktik pelayanan publik terbaik Georgia yaitu Public Service Hall dan Service Centre of Police. Untuk itu, saat kunjungan kerja tersebut, turut serta  perwakilan dari pemerintah daerah, tenaga pengajar, dan berbagai elemen lainnya untuk mempelajari pelayanan publik di Georgia.

Dalam pertemuan, Menpan-RB menjelaskan program reformasi birokrasi yang sedang berjalan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Terkait hal itu, Pemerintah Indonesia melalui Kemenpan-RB telah menjalankan lima langkah strategis untuk meningkatkan kualiatas pelayanan publik di Indonesia. Di antaranya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Strategi kedua ialah pendirian 16 mal pelayanan publik (MPP) untuk memudahkan pengurusan berbagai perizinan.

"Keberadaan MPP merupakan pelayanan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah pada satu tempat sehingga menjadi mudah nyaman dan terjangkau bagi masyarakat," ungkap Syafruddin.

Mantan Wakapolri ini juga menjelaskan Pemerintah Indonesia mendorong percepatan impelementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government, untuk membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi secara elektronik.

Baca juga: Gerakan Indonesia Melayani Bergaung di Azerbaijan

Kebijakan lainnya ialah open government partnership di mana Indonesia bersama dengan Georgia menjadi negara yang menginisiasi sistem open government di dunia. Melalui sistem ini, keterbukaan informasi publik merupakan syarat mutlak untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan.

"Kebahagiaan dan kesejahteraan akan cepat terealisasi melalui program pemerintah yang fokus menjawab harapan publik," ujar Syafruddin.

Indonesia saat ini juga telah memiliki sistem pengaduan nasional berbasis online bernama SP4N-LAPOR! Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan keluhan, masukan, dan saran untuk pengembangan pelayanan publik.

Menurut Syafruddin, Georgia merupakan salah satu negara yang berhasil menjalankan reformasi birokrasi. Georgia menjalankan reformasi birokrasi dimulai dengan menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta melakukan pemberantasan korupsi.

"Integritas dan kualitas SDM aparatur dibangun secara tangguh. Hal ini juga menjadi konsentrasi Pemerintah Indonesia," tegasnya.

Sehingga beberapa waktu lalu Indonesia merekrut generasi smart ASN melalui sistem online untuk memenuhi kebutuhan negara dalam mengawal pembangunan.

Berbagai upaya tersebut dilakukan pemerintah agar setiap kementerian dan lembaga berkompetisi untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik terbaik. Bukti nyata ialah inovasi pelayanan publik Indonesia, Peta Bencana.id milik BNPB, meraih penghargaan PBB dalam ajang United Nation Public Service Award (UNPSA) 2019 beberapa hari lalu saat di selenggarakan di Baku, Azerbaijan.

Melalui inovasi ini mendorong penanggulangan bencana di Indonesia secara simultan dengan melibatkan masyarakat.

Menpan-RB sangat mengapresiasi sambutan yang diberikan Pemerintah Georgia terhadap delegasi Indonesia dalam melakukan kunjungan kerja untuk peningkatan pelayanan publik ini. Menurutnya, kerja sama yang telah berjalan selama ini perlu dikembangkan dalam konteks lebih luas dan lebih strategis bagi kepentingan kedua negara. (RO/OL-1)