Tahun Keempat Junta Thailand, Demokrasi Tertunda Terus

PULUHAN polisi Thailand berjaga di sebuah universitas di Bangkok, Selasa (23/5), saat para demonstran bersiap untuk berjalan kaki menuju Gedung Pemerintahan menandai empat tahun pemerintahan junta. Itu adalah satu tindakan terlarang sejak militer merebut kekuasaan.

Junta di Thailand melarang pertemuan politik sejak kudeta menggulingkan pemerintah terpilih Yingluck Shinawatra pada 22 Mei 2014.

Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha, sebagai panglima militer memecat pemerintahan Yingluck dari kekuasaan dan telah mengusulkan pemilihan untuk diadakan pada Februari tahun depan.

Tetapi jadwal waktu pemilihan untuk kembali ke demokrasi terus-terusan mundur dan kesabaran warga Thailand dengan junta semakin tipis, termasuk para mantan pendukung Prayut.

Sekitar 200 demonstran berkemah di Universitas Thammasat. Beberapa tetap tenang dengan dengan poster kartun Prayut dengan hidung Pinokio. Ini referensi untuk janji-janji tidak kunjung digenapi yaitu untuk kembali ke demokrasi.

"Kami menginginkan pemilihan umum. Tidak ada jaminan akan terjadi pada Februari," kata Anuthee Dejthevaporn, 30, kepada AFP beberapa jam sebelum pawai.

"Jika mereka memutuskan untuk menggunakan kekerasan terhadap kami, tidak ada yang bisa kami lakukan," katanya, mengacu pada sejarah penindasan kekerasan terhadap politik jalanan di Bangkok.

Para pengunjuk rasa tampak santai meskipun polisi hadir merupakan campuran nyata dari aktivis mahasiswa dan mantan Kaos Merah, yang dulu pendukung klan Shinawatra.

Pemerintah yang dipimpin oleh anggota keluarga atau sekutunya telah mendominasi pemilihan umum Thailand sejak 2001.

Namun mereka telah dihantam oleh dua kudeta pada waktu itu dan kasus-kasus hukum tanpa akhir yang menyebabkan Yingluck dan kakaknya Thaksin melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari penjara.

Prayut, yang menarik dukungan dari elite bangsawan bangsawan Bangkok, mengatakan ia dipaksa merebut kekuasaan untuk menyembuhkan politik kerajaan dan menghidupkan kembali ekonomi yang terhenti oleh berbulan-bulan protes terhadap pemerintah Yingluck.

Dia telah melarang pertemuan politik lima orang atau lebih dan membungkam kritik dengan tuduhan hukum dan pengawasan ketat terhadap aktivis terkemuka.

Majelis nasional yang ditunjuk junta telah menandatangani konstitusi baru yang mengikat pemerintah terpilih di masa depan dengan rencana 20 tahun untuk negara tersebut. (OL-5)