Hakim dan Panitera yang Terjerat Korupsi

Kasus Tindak Pidana Korupsi Hakim dalam Beberapa Tahun
(Data KPK)
. 2014: 2
. 2015: 3
. 2016: 1
. 2017: 3
. 2018: 5
 
Hakim dan Panitera yang Terjerat Kasus Korupsi
 
Hakim
 
. Kartini Marpaung, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang. Kartini diduga menerima suap Rp150 juta terkait kasus dugaan   korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M   Yaeni. 
 . Heru Kisbandono, hakim <i>ad hoc<p> Pengadilan Tipikor Pontianak. erjerat kasus suap hakim pengadilan Tipikor Semarang. 
 . Pragsono, hakim Pengadilan Tipikor Semarang.Terbukti melakukan praktik jual beli putusan saat mengadili perkara korupsi       Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni. 
 . Setyabudi Tejocahyono, Wakil Ketua PN Bandung. Diduga menerima suap Rp150 juta terkait kasus suap bantuan sosial (bansos) di Bandung. 
 . Ramlan Comel, hakim <i>ad hoc<p> Pengadilan Tipikor Bandung. Diduga terlibat suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.
 . Pasti Serefina Sinaga, hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Terlibat suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung. 
 .  Amir Fauzi, hakim PTUN Medan. Menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos Medan tahun 2015. 
 . Dermawan Ginting, hakim PTUN Medan. Menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos Medan tahun 2015.
 . Tripeni Irianto Putro, Ketua PTUN Medan. Menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos Medan tahun 2015. 
 . Janner Purba, Ketua PN Kepahiang. Terlibat suap terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu. 
 . Toton, hakim PN Kota Bengkulu. Terlibat suap terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu. 
 . Sudiwardono, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Terlibat suap terkait perkara banding dengan terdakwa Marlina Mona Siahaan selaku Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2015. 
 . Merry Purba, hakim <i>ad hoc<p> Pengadilan Tipikor Medan. Diduga menerima total 280.000 dolar Singapura terkait putusan untuk terdakwa Tamin Sukardi. 
 . Wahyu Widya Nurfitri, hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Terlibat suap terkait gugatan perdata wanprestasi. 
 . Iswahyu Widodo, hakim PN Jakarta Selatan. Diduga menerima suap terkait penanganan perkara perdata. 
 . Irwan, hakim PN Jakarta Selatan. Diduga menerima suap terkait penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan. 
 . Lasito, hakim PN Semarang. Terlibat kasus suap yang melibatkan Bupati Jepara. 
 . Kayat, hakim PN Balikpapan. Terlibat kasus suap untuk memengaruhi putusan.
 
Panitera
 
. Nurhadi Abdurrachman, mantan Sekretaris Mahkamah Agung. Menerima suap total Rp49,5 miliar terkait pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan. Vonis 6 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.
 . Rohadi, panitera pengganti PN Jakarta Utara. Menerima suap dan gratifikasi Rp4,6 miliar. Divonis 3,5 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.
 . M. Ramadhan, panitera pengganti PN Jakarta Selatan . Menerima suap Rp180 juta dan Sin$47.000 setara Rp491 juta. Vonis 4,5 tahun, denda Rp200 juta
 
Dugaan Penyebab Banyaknya Hakim Korupsi
. Rendahnya integritas
. Proses perekrutan hakim konstitusi sering bermasalah.
. Belum efektifnya pengawasan terhadap hakim konstitusi.
 
Kerugian Negara Akibat Korupsi*
(Berdasarkan data ICW)
. 2017: 1,8 triliun
. 2018: 1,1 triliun
. 2019: 6,9 triliun
. 2020: 18,2 triliun
. 2021: 26,8 triliun
 
Keterangan:
* nilai kerugian per semester 1 setiap tahunnya
 
 
Sumber: KPK/ICW/Litbang MI