NEWSTICKER

Yang Ada Adalah Garuda Pancasila

Caksono

14/7/2019 05:32

Yang Ada Adalah Garuda Pancasila — ilustrasi(caksono)

Kedua kontestan Pilpres 2019 telah bertemu, saling rangkul, dan menyampaikan ungkapan persahabatan. Maka pendukung kedua kubu harusnya tidak lagi saling terpisah karena sekarang tidak ada lagi kubu 01 dan kubu 02.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Caksono

Berita Lainnya

Prabowo dan Raja Charles III Ngeteh Bareng Bahas Hal Ini!
21/1/2026 21:50
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Pencabutan Izin 28 Perusahaan oleh Presiden Prabowo Sinyal Negara Akui Kerusakan Ekologis
21/1/2026 19:29
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH Tindak Lanjuti Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra oleh Presiden Prabowo Subianto
21/1/2026 17:48
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang: Pencabutan Izin Lingkungan 28 Perusahaan oleh Presiden Prabowo Harus Lewat Keppres, bukan Sekadar Rilis
21/1/2026 17:42
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
28 Perusahaan Izinnya Dicabut Prabowo, LBH Padang: Eks Konsesi Jangan Dialihkan ke BUMN
21/1/2026 17:28
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
28 Perusahaan Izinnya Dicabut Prabowo, LBH Padang: Jangan Sekadar Lip Service Negara
21/1/2026 17:21
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Pakar Hukum: KPK Harus Segera Periksa Jokowi sebagai Saksi Korupsi Kuota Haji
20/1/2026 13:26
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU Siap Buka Salinan Ijazah Jokowi
19/1/2026 15:50
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Kehilangan Relevansi
19/1/2026 15:17
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Bencana Sumatra Diduga Akibat Kelalaian, Negara Digugat di PN Jakpus
15/1/2026 16:04
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil Jenderal Gatot Nurmantyo: Karier Militer dan Gerakan Moral
13/1/2026 11:18
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Jokowi Maafkan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis terkait Kasus Ijazah Palsu
10/1/2026 09:26
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.