Membangun Indonesia dengan Sumber Energi Dalam Negeri

Populasi penduduk terus meningkat mencapal 267 Juta jiwa di tahun 2019 (Susenas 2015), pertumbuhan ekonomi yang meningkat 5 persen pertahun, urbanisasi dan gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis membutuhkan energi di Indonesia semakin besar.

Indonesia Outlook Energy 2018 yang dirilis oleh Badan Pengkajian Penerapan Tehnologi (BPPT) memproyeksikan kebutuhan energi Indonesia akan meningkat dari  795 mlllar BOE di 2016 menjadi 1,780 miliar BOE di 2030 dan melonjak hingga 4,569 miliar BOE di tahun 2050.

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi tersebut, Dewan Energi Nasional (DEN) dan Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan menuju kemandirian energi nasional dalam bentuk Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam RUEN 2025, target bauran energi batubara sebesar 30%, minyak bumi 25%, EBT 23% dan gas bumi 22%.

Masih pentingnya peran minyak bumi dalam struktur sumber energi nasional merupakan tantangan besar. Saat ini cadangan minyak bumi 3,1 miliar barel dengan produksi minyak nasional sekitar 800 ribu barel per hari. Kondisi ini mendorong pemerintah mulai menggerakkan sumber energi lain untuk memperkuat ketahanan energi.

Sesuai dengan pasal 11 ayat 2 Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), mengoptimalkan penggunaan gas bumi dan energi baru, mengurangi penggunaan minyak bumi serta batubara untuk memasok energi nasional.

Salah satu prioritas utama penguatan energi nasional adalah optimalisasi pemanfaatan gas bumi. Berdasarkan data kementerian ESDM, total cadangan gas bumi sampai tahun 2018 mencapai 135,55 triliun kaki kubik (TCF).

Dengan cadangan yang masih sangat besar, penggunaan gas bumi akan diprioritaskan untuk empat sektor strategis yang memuat kelistrikan, industri, rumah tangga dan transportasi. Optimalisasi penggunaan gas bumi di empat sektor yang diharapkan dapat digunakan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Subholding Gas
Sejalan dengan kebijakan energi nasional, pada tahun 2018 kementerian BUMN membentuk holding migas untuk memperkuat dan meningkatkan pengelolaan sektor energi nasional. Pembentukan holding BUMN migas ini diikuti dengan peran PGN sebagai subholding gas sebagai satu kesatuan kombinasi proses dan disetujui dengan memasukan Pertamina Gas dan anak usahanya ke dalam portofolio pengendalian PGN.

Sinergi kedua perusahaan gas di bawah kendali PGN ini telah menciptakan kekuatan baru dalam pengelolaan dan penggunaan gas bumi di Indonesia. Saat ini subholding gas telah tersambung Jaringan gas sepanjang 9,916 kilometer (km) dan pipa jaringan gas rumah tangga sepanjang 3,838 km. Sementara pengelolaan niaga gas bumi sebesar 900 - 950 BBTUD dengan jumlah pelanggan lebih dari 300.000.

Gigih Prakoso, Direktur Utama PGN menjelaskan, sebagai subholding gas, PGN akan menjadi pemimpin dalam pengelolaan usaha gas bumi dari hilir hlngga hulu. Kehadiran subholding gas ini juga akan menciptakan efisiensi pengelolaan infrastruktur gas termasuk menghilangkan tumpang tindih dalam perencanaan maupun pembangunan infrastruktur gas bumi antar baden usaha dalam subholding gas grup.

“Hadirnya subholding gas ini akan mendukung upaya pemerintah mewujudkan RUEN 2025. Diantaranya adalah dengan meningkatkan gas bumi untuk sektor kelistrikan, industri, mengkonversi BBM ke BBG, disektor transportasi dan membangun 4,7 juta sambungan gas rumah tangga dan transportasi sepanjang 5.437 km. Ini semua adalah bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional, "jelas Gigih di Jakarta (14/8).

Glglh menambahkan, pembangunan dan perluasan infrastruktur gas akan menjadi fokus utama subholding gas. Hal ini terkait dengan bantuan pemerintah yang terus meningkatkan pasokan gas bumi dan membangun sentra investasi baru di berbagai daerah.

“Sebagai subholding gas dan pioner pemanfaatan gas bumi nasional, PGN akan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur gas di berbagai daerah. Komitmen kami menyediakan energi yang ramah lingkungan, efisien dan optimalisasi sumber energi dalam negeri ini untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi untuk masyarakat," tambah Gigih.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan, saat ini sekitar 60 persen produksi gas bumi telah digunakan untuk kebutuhan di dalam negeri. Gas yang semula banyak diekspor itu kini telah berubah wujud dalam berbagai produk seperti sarung tangan, kaca, plastik, polietilen (Pe), dan polipropilen (Pp).

“Gasnya digunakan untuk penggerak ekonomi dalam negeri, menlngkatkan pertumbuhan dengan membangun industri-industri yang kemudian produknya di ekspor. Semakin banyak industri yang menggunakan gas maka akan semakin bagus, karena lapangan kerjatercipta dan multiplier effect nya banyak,”kata Arcandra beberapa saat lalu.