Edukasi soal Plastik Berbayar

PENETAPAN Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LHK) terkait kantong plastik berbayar dianggap tidak boleh hanya sebatas penetapan peraturan tanpa cukup keterbukaan di masyarakat. Dalam proses pembuatan permen yang saat ini sudah mencapai tahap finalisasi tersebut, pemerintah dianggap terlalu fokus pada perancangan aturan tanpa cukup memberikan penjelasan pada masyarakat akan dasar pembentukannya.

“Transparansi publik juga sangat penting. Karena sejak tahun lalu, setahun berjalan banyak sekali pertanyaan di lapangan soal ke mana perginya uang yang dihasilkan dari kantong plastik berbayar. Sosialisasi akan hal itu masih kurang, sehingga mungkin banyak masyarakat belum mau maksimal untuk ikut andil,” ujar Koordinator Gerakan Bergerak Indonesia Bebas Sampah 2020, Faiza Fauziah, dalam diskusi peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017, di Matraman, Jakarta, kemarin.

Dikatakan Faiza, selama setahun ini, komunikasinya dapat dibilang masih terputus. Mayoritas masyarakat belum mendapatkan informasi yang jelas akan apa yang mendasari aturan-aturan baru tersebut dilakukan, salah satunya soal plastik berbayar. Juga mengapa mereka harus diet kantong plastik.

“Awareness-nya belum terbangun karena memang edukasi dan sosialisasinya belum maksimal,” ujar Faiza.

Sementara soal rencana pencapaian Indonesia Bersih Sampah 2020 yang diwacanakan pemerintah, harus diberlakukan instrumen dan model penerapan yang jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Karena jika hanya sebatas pemberlakuan aturan tanpa sebelumnya edukasi yang cukup, diyakini akan menjadi hal yang percuma.

“Tentang kantong plastik, itu hanya salah satu isu yang harus diperhatikan pemerintah untuk melancarkan gerakan bersih sampah 2020.

Untuk plastik, permen saja rasanya tidak cukup. Harus ada instrumen atau model yang tetap untuk pelaksanaan ke depannya,” ujar Faiza. (Pro/H-1)