Kemenpar: Program Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan Jadi Prioritas Hingga 2029

KEMENTERIAN Pariwisata (Kemenpar) bersama 10 provinsi yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah-Mitra Praja Utama (FKD-MPU) menggelar rapat gabungan dan diskusi strategis di Sanur Resort Watujimbar, Denpasar Selatan, Bali, pada 20–21 Oktober 2025.

Pertemuan tersebut membahas isu-isu penting lintas sektor, termasuk pariwisata, kebencanaan, dan ketahanan pangan, serta menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama sebagai acuan aksi konkret selama lima tahun ke depan.

Kemenpar dan FKD-MPU juga mendorong para anggotanya untuk menjadikan program pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sebagai prioritas hingga 2029 mendatang.

Baca juga : 20 Desa Wisata Jadi Sasaran Sertifikasi Produk Halal

Asisten Deputi Management Strategis Kemenpar I Gusti Ayu Dewi Hendriyani menjelaskan kebijakan pembangunan pariwisata sudah dirancang hingga 2045, tetapi fokus utama saat ini adalah target jangka menengah 2025–2029.

“Dalam RPJMN 2025–2029, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan menjadi prioritas. Fokusnya pada peningkatan nilai tambah dan daya saing destinasi, termasuk pembangunan pariwisata hijau dan kawasan ekonomi khusus,” kata I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, Selasa (21/10).

Ia melanjutkan sejumlah strategi pun dilaksanakan, mulai dari meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi, meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif, peningkatan sumber daya manusia (SDM), kesiapan destinasi meghadapi risiko, serta dari aspek promosi berkelanjutan.

Baca juga : Menjelajah Chiang Mai, Destinasi Hijau yang tetap Memikat di Musim Hujan

Guna mencapai target itu, ia berharap, seluruh daerah mulai bergerak dalam pengembangan sumber daya alam unggul dalam meningkatkan SDM dan komunitas pariwisata. Kemudian, mendorong pengelolaan destinasi pariwisata dengan percepatan pengembangan pariwisata yang berkolaborasi dengan stakeholder terkait, penguatan ekosistem industri dan investasi, pemasaran dan promosi serta penyelenggaraan event berkelanjutan dan berkualitas.

"Kalau soal promosi, daerah harus gencar melakukannya. Baik melalui media sosial atau program lainnya. Selain itu, segmen pasar juga jadi perhatian. Harus wisatawan yang memiliki daya beli tinggi. Dengan demikian pengeluaran lebih banyak saat berlibur dan berdampak pada perputaran perekonomian di tengah masyarakat," harapnya.

Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama FKD-MPU Hailul Khairi menyebutkan ada enam bidang utama yang dibahas pada forum tersebut, termasuk pariwisata dan kebencanaan.

“Rapat gabungan ini menitikberatkan pada konkretisasi hasil kerja sama yang sebelumnya belum diikuti tindak lanjut di lapangan, terutama dalam bidang pariwisata,” jelasnya.

Forum ini diikuti 10 provinsi, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Hailul menekankan pentingnya sinergi antarprovinsi, khususnya dengan Bali yang dikenal secara global. “Bali sudah memiliki reputasi internasional. Kami mendorong provinsi lainnya mengambil peluang kerja sama ini untuk kemajuan pariwisata di daerah masing-masing," pungkas Hailul. (H-2)