Program MBG Harus Dievaluasi dari Hulu hingga Hilir

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengkritik rangkaian keracunan yang dialami siswa yang diduga setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai program andalan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut harus dievaluasi mulai dari proses kontrak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Seharusnya vendor yang diterima untuk menjalankan program MBG adalah vendor yang memiliki kepala dapur yang sudah berpengalaman kerja di catering," kata Irma saat dihubungi, Senin (22/9).

Kontrak SPPG baru bisa diterima jika disertai lokasi dapur yang titiknya jelas dan disertai foto lokasi.

Evaluasi selanjutnya yakni 3 orang SDM yang ditempatkan di SPPG oleh BGN direkrut terbuka dengan betul-betul sudah punya pengalaman di bidang masing-masing seperti ahli gizi, kontrol menu dan kepala dapur.

"SDM kontrol menu wajib memeriksa dan mendokumentasikan menu yang akan dikirim setiap hari, sehingga tidak ada satupun menu basi dan menu tidak sesuai standar yang bisa lolos ke penerima menu," ujar dia.

Untuk SDM yang ditempatkan di SPPG jika mengalami keracunan maka harus diberi sanksi tegas. Kemudian ia menilai dapur yang sudah 3 kali kedapatan mengalami keracunan langsung dihentikan kontraknya.

"Oknum-oknum yang memperjual belikan kuota dapur harus dipecat dan kalau yang bersangkutan di sinyalir (diduga anggota DPR dan DPRD, menteri ataupun orang-orang berpangkat laporkan ke presiden," pungkasnya. (H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia