Konflik Teritorial dapat Diselesaikan dengan Digitalisasi di Sektor Kehutanan

HUTAN bukan sebuah warisan melainkan titipan dari generasi yang akan datang. Sebagai titipan, maka hutan harus dijaga supaya tetap lestari dan dirasakan oleh seluruh generasi bangsa ini.

"Dalam refleksi singkat saya selama 6 bulan menjabat sebagai Menteri Kehutanan, saya menganggap hutan bukan warisan orang tua kita, tapi hutan adalah titipan dari generasi yang akan datang," ujar Menteri Kehutanan Raja Antoni dalam paparannya di Auditorium Prof Dr A Amiruddin Fakultas Kedokteran UNHAS, Makassar, Rabu (14/5).

Dalam acara Menhut didampingi oleh Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, dan Kepala BP2SDM Indra Exploitasia. Hadir pula dalam acara Rektor UNHAS Jamaluddin Jompa, dan Dekan Fakultas Kehutanan UNHAS Mujetahid yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA).

Baca juga : Mekanisasi dan Digitalisasi Dorong Produktivitas Kelapa Sawit

Atasi Masalah

Dia menyebut saat ini dapat dilihat berbagai masalah dalam sektor kehutanan. Ia menyebut, masalah dalam sektor kehutanan ini dapat diselesaikan dengan cara kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk oleh institusi pendidikan dan akademisi.

"Kita tau, kita baca berita, kita ikuti media sosial terlihat betapa masalah kehutanan ini sedemikaian kompleksnya. Konflik teritorial terjadi dimanan-mana, masyarakat adat demonstrasi. Ada 2 hal yang bisa kita lakukkan pertama terkait kewajiban pemerintah dalam hal ini saya sebagai Menhut, sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden Prabowo mengurus tata kelola kehutanana bersama Pak Wamen dan semua Dirjen, eselon satu dan dua sampai ke UPT yang tersebar," ujarnya.
Cari Solusi

Pertama, kata dia, pemerintah menjadi penanggung jawab utamanya. Kedua, perubahan sosial kultural yang menjadi tanggung jawab instistui pendidikan dan akademisi. 

Baca juga : Digitalisasi Kantin Kampus ITB, Bank Mandiri Tingkatkan Transaksi Non Tunai

"Perubahan ini harus bersifat struktural kebijakan. Sehingga persolaan di sektor kehutanan dapat kita urai, persoalan seperti benang kusut harus kita urai bersama," tuturnya.

Perlu Digitalisasi?

Ia juga menilai masalah dalam sektor kehutanan salah satunya dapat diselesaikan dengan digitalisasi. Salah satu contoh perosalan yang dapat diselesaikan dengan digitalisasi yakni konflik teritorial. 

"Lebih penting lagi seperti yang diarahkan Pak Prabowo, semua ini akan bisa berjalan baik apabila proses digitalisasi berjalan secara penuh di Kementerian Kehutanan. Sehingga konflik terirotrial akan bisa kita selesaikan satu persatu," tuturnya. 

Terakhir, Raja Antoni menegaskan Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinannya merupakan Kementerian yang terbuka dengan kerjasama dan kolaborasi. (Cah/P-3)