KND Beraudiensi dengan Menristekdikti, Perjuangkan Akses, Akomodasi dan Penggunaan Hak Bahasa Isyarat di Perguruan Tinggi

KND beraudiensi dengan bersama Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Menristekdikti) Satryo Soemantri Brodjonegoro di Jakarta, Senin (3/2). KND diwakili oleh Wakil Ketua KND Deka Kurniawan, Komisioner Rachmita Maun Harahap dan Fatimah Asri. Isu yang diangkat pada pertemuan itu adalah pentingnya hak pendidikan tinggi bagi para disabilitas.

“Terdapat empat isu yang didiskusikan, yaitu mendorong peningkatan partisipasi, mendorong pembentukan dan penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD), penyediaan akomodasi yang layak, dan pentingnya akomodasi hak bahasa isyarat Indonesia (Bisindo) sebagai hak teman tuli,” kata Deka Kurniawan.

Sementara, Rachmita memaparkan pentingnya pemenuhan hak Bisindo bagi disabilitas tuli. “KND siap untuk menjadi mitra Kemendiktisaintek dalam hal pembuatan Kamus Bisindo. Saat ini KND sendiri telah bekerjasama dan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan 169 perguruan tinggi", kata Rachmita.

Baca juga : Pramono Janji buat Pergub untuk Pendidikan Anak Disabilitas

Sedangkan Fatimah Asri menegaskan pentingnya pelaksanaan hak disabilitas di lingkungan Pendidikan tinggi, yaitu aksesibilitas, akomodasi yang layak (AYL) dan partisipasi bermakna.

Menanggapi isu yang dikemukakan KND, Satryo menyatakan siap bekerjasama serta meminta data terkait pendidikan tinggi yang telah bekerjasama dengan KND serta praktik baik yang telah dilakukan. Data ini mencakup jumlah mahasiswa disabilitas, aksesibilitas sarana prasarana, pembentukan ULD, AYL serta pendampingan mahasiswa disabilitas.

Staf Khusus Menteri Ellen Joan Kumaat menyampaikan belum ada landasan hukum yang tegas dalam pengakuan hak Bisindo bagi teman tuli.  "Sama halnya Sistem Isyarat Indonesia (SIBI) yang telah resmi dengan keputusan Mendikbud, kami juga akan usahakan hal yang sama untuk Bisindo, semoga bisa dibuatkan Keputusan Menteri," kata Ellen.

KND dan Kemendiktisaintek, pada pertemuan itu juga bersepakat merencanakan melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas di pendidikan tinggi. (X-8)