Butuh Strategi Tekan Angka Kematian Akibat Rokok

PEMERINTAH Indonesia sebagai negara dengan urutan kedua jumlah perokok tertinggi di dunia membutuhkan strategi lain untuk menekan angka kematian akibat rokok. Penelitian mengenai metode Pengurangan Risiko Tembakau atau Tobacco Harm Reduction (THR) sebagai alternatif berhenti merokok menjadi salah satu strategi dalam dasar penyusunan aturan.

Dokter Ahli Fisiologi Universitas Padjajaran (Unpad) Ronny Lesmana mengatakan, peran pemerintah untuk mendukung riset tentang ini sangat diperlukan. Nantinya, hasil riset akan menjadi data awal untuk merumuskan peraturan berbasis data, mengingat Indonesia angka kematian akibat rokok di Indonesia saat ini mencapai 300 ribu nyawa per tahun.
 
“Data dari penelitian menjadi komparasi yang baik sebagai dasar bagaimana memutuskan suatu regulasi. Regulasi ini mau dibuat seperti apa? Pemerintah harus investasi untuk penelitian, termasuk metode alternatif ini. Sebab, untuk memahami suatu ilmu itu mahal. Topik ini (THR) tidak pernah diangkat,” ungkap Ronny, dalam keterangan resmi, Minggu (2/2).

Selama ini, penelitian didominasi sudut pandang tembakau sebagai komoditas. Sementara dari sisi kesehatan, studi untuk memanfaatkan produk alternatif tembakau yang rendah risiko belum dilakukan.
 
Melihat situasi ini, akademisi pun melakukan studi-studi alternatif, termasuk lembaga yang dinaungi universitas tempat Ronny bekerja. Meskipun begitu, penelitian tersebut belum diterima dengan baik oleh pemerintah sebagai penunjang penetapan aturan. Menurutnya, pemerintah masih belum melihat THR sebagai peluang yang bisa dimaksimalkan untuk membuat perokok beralih hingga akhirnya berhenti merokok.
 
Ronny menegaskan, merujuk pada riset “Lives Saved Report” yang terbit November 2024 lalu, penerapan THR dalam kebijakan publik diproyeksikan akan menyelamatkan 4,6 juta nyawa di Indonesia hingga 2060. Metode THR hadir sebagai pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan akibat rokok dengan memberikan opsi alternatif yang lebih rendah risiko bagi pengguna.
 
Hasil penelitian pun membuktikan bahwa produk alternatif yang tersedia mendukung upaya untuk berhenti merokok. Di negara-negara maju seperti Swedia, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang, THR menjadi bagian vital bagi pemerintahnya dalam mendesain kampanye berhenti merokok. Di Swedia, tingkat merokok menurun dalam 15 tahun terakhir, dari 15% menjadi 5,3%.
 
“Pemerintah kita terlalu ketat dalam memandang produk tembakau alternatif ini, hanya jalan dengan paradigma tidak boleh merokok. Namun, fakta di lapangan, selama rokok masih diizinkan, perlu opsi menurunkan risiko dalam bentuk lain. Secara rasional, ini bukan sesuatu yang bisa ditunda, tapi dipikirkan bersama untuk ke depannya,” ujar Ronny.
 
Usaha-usaha ini adalah bagian yang dilakukan untuk menurunkan risiko dan dampak buruk penggunaan tembakau. Konsep THR yang masih asing juga perlu diperkenalkan kepada masyarakat dan digali lebih mendalam mengenai manfaatnya bagi perokok untuk beralih hingga akhirnya benar-benar berhenti merokok. Untuk itu, pemerintah perlu mendukung penelitian agar mereka bisa mencurahkan fokus terhadap keberadaan produk tembakau alternatif dan bagaimana cara mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh rokok.
 
“Bukti hasil riset bisa memberi sedikit argumen untuk kita para peneliti dalam penentuan regulasi yang mungkin muncul. Perlu melihat data dan hasil yang fair terhadap implementasinya. Kita perlu bukti yang lebih kuat, duduk lebih banyak, diskusi lebih panjang, karena kebijakan harus membawa impact terbaik untuk masyarakat,” kata Ronny.
 
Ahli Kesehatan Wahyu Widowati turut menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung penelitian mengenai pemanfaatan produk alternatif dalam membantu menurunkan angka perokok. Dukungan pemerintah akan bersama-sama membangun data yang kuat dan bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan perumusan kebijakan.
 
“Perlu langkah sangat serius dari seluruh pihak. Tingkat kematian dan risiko penyakit akibat konsumsi rokok sangatlah tinggi sehingga harus bekerja bersama-sama, antarpeneliti, pemangku kebijakan dan yang mengatur regulasi soal bagaimana mengatur produk turunan bisa diedukasikan kepada masyarakat Indonesia,” pungkas Wahyu. (Fjr/I-2)