Layanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas dan RS Masih Minim

DIREKTUR Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi mengatakan layanan kesehatan jiwa di Indonesia saat ini sudah bisa diakses di berbagai fasilitas kesehatan seperti Puskesmas tingkat kecamatan/kelurahan serta Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (PUSTU).

“Pengobatan dan pemulihan kesehatan jiwa terkendala kuatnya stigma dan diskriminasi di masyarakat maka dibutuhkan butuh kerja sama yang kuat, karena kalau hanya mengandalkan jumlah psikiater yang ada, penanganan membutuhkan waktu lama. Sehingga kita membuat terobosan, pelayanan yang berbasis masyarakat,” jelasnya di Jakarta pada Kamis (16/5).

Data Kemenkes pada 2023 mencatat, baru sekitar 60% dari 10.321 unit Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa, sementara sisanya belum memiliki layanan kesehatan jiwa. Sementara baru 40% rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa.

Baca juga : Komisi A Dorong Bupati Kep Seribu Inisiasi Pembangunan RSUD

Selain itu, Mari mengungkapkan bahwa jumlah psikiater yang ada saat ini belum mencukupi. Dijelaskan bahwa rasio psikiater di Indonesia masih sangat timpang yakni 1:200.000 penduduk. Artinya setiap 1 psikiater harus melayani 200.000 penduduk.

“Rasio ini masih jauh dari standar WHO yang mensyaratkan rasio psikiater dan jumlah penduduk idealnya 1:30.000. Tak hanya dari sisi jumlah, sebaran psikiater juga belum merata, masih terkonsentrasi di kota-kota besar saja,” jelasnya.

Lebih jauh Dirjen Endang menjelaskan untuk mendorong perbaikan sistem pelayanan kesehatan jiwa yang merata, pihaknya terus meningkatkan layanan berbasis masyarakat dan penguatan struktur melalui Puskesmas, Pustu, dan Posyandu, serta penguatan jejaring dengan kesehatan sekolah dan kesehatan kerja.

Baca juga : Peringati Hari Kesehatan Dunia dengan Gelar Bakti Katarak

“Kesehatan jiwa menempati nomor dua menjadi beban kesehatan bukan penyebab kematian. Di antaranya depresi dan gangguan kecemasan. Jadi kami minta puskesmas bisa membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan jiwa,” katanya.

Lebih lanjut, Maria menjelaskan bahwa pihaknya telah mengadopsi 3 strategi utama untuk mengurai masalah kesehatan mental yang ada yakni advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu upaya pencegahan dapat dilakukan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“Berbagai strategi tersebut harus dikolaborasikan secara pentahelix yakni antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta. Terutama pemerintah daerah karena adanya kewenangan otonomi, hal ink upaya agar kesehatan jiwa secara terpadu dan terintegrasi,” tandasnya. (Dev/Z-7)