Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menyebut, akreditasi perpustakaan dinilai tidak memiliki manfaat. Menurutnya yang lebih penting adalah meningkatkan minat baca terlebih dahulu.
“Minat baca aja belum ada kok perpustakaan mau diakreditasi, ada-ada saja tidak ada manfaatnya,” ucap Indra pada Media Indonesia, Jumat (7/4).
Diketahui, hingga Februari 2023, tercatat jumlah perpustakaan yang terakreditasi sebanyak 9.363 perpustakaan (5,6%) dari 164.610 perpustakaan di Indonesia. Hal ini meliputi perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi.
Baca juga: Baru 5,6% Perpustakaan di Indonesia yang Kantongi Akreditasi
Sementara, jumlah perpustakaan provinsi yang terakreditasi sebanyak 31 perpustakaan (91%) dari 34 Dinas Perpustakaan Provinsi. Jumlah perpustakaan kabupaten/kota yang terakreditasi sebanyak 306 perpustakaan (60%) dari 514 Dinas Perpustakaan kabupaten/kota.
Adapun akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas. Hal itu dilakukan untuk menetapkan suatu perpustakaan telah memenuhi standar nasional perpustakaan dan layak melakukan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan.
Baca juga: Desy Ratnasari Harap Ada ‘Obat’ untuk Atasi Tantangan Literasi Baca Indonesia
Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan, Perpusnas, Supriyanto mengatakan, ada sembilan komponen dalam penilaian akreditasi.
“Instrumen penilaian akreditasi meliputi sembilan komponen yaitu koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, inovasi dan kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM),” ucap Supriyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (4/5).
(MGN/Z-9)
