Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa potensi sumber daya alam di Kalimantan Barat seharusnya bisa mempercepat penurunan stunting. Apalagi, di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki julukan ‘Provinsi Seribu Sungai’ itu memiliki potensi hewani di sungai yang melimpah.
Menurut Menko PMK, potensi hewani seperti ikan sungai yang berada di sungai-sungai di Kalimantan Barat bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan bayi. Seperti ikan patin, ikan gabus dan lainnya. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat, secara daring, Selasa (14/2).
"Pemberian pemenuhan gizi dan memastikan ibu hamil supaya memperoleh makanan tambahan terutama yang berkaitan dengan protein hewani itu mohon mendapatkan perhatian pemerintah daerah," ujarnya.
Menurut Muhadjir, bila pemanfaatan protein hewani ikan sungai bisa dimaksimalkan untuk dikonsumsi ibu hamil, bayi dan balita rentan stunting, maka penanganan penurunan stunting di setiap wilayah Kalimantan Barat bisa maksimal. "Kalimantan Barat banyak sungai mestinya bisa memanfaatkan ikan di sungai untuk memenuhi asupan protein hewani. Jadi mestinya ini bisa dimaksimalkan, saya yakin stunting di kalbar mestinya sudah tidak ada," ujarnya.
Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi ke-7 yang disisir permasalahannya oleh Kemenko PMK, setelah sebelumnya dialog permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Kalimantan Barat mencapai angka 27,8 persen. Dari kabupaten/kota yang mengikuti roadshow ini hampir semua mengalami peningkatan angka stunting. Tercatat hanya tiga wilayah yang mengalami penurunan stunting, yakni Ketapang, Mempawah, dan Sintang.
Kabupaten Sekadau mengalami kenaikan angka stunting hingga 35,50 persen. Penyebabnya adalah masih banyak rumah tangga yang belum dapat mengakses air bersih. Masalah air bersih dan sanitasi, kata Muhadjir banyak ditemukan saat roadshow kali ini.
Menko Muhadjir mengatakan, intervensi air bersih dan sanitasi akan terus diupayakan. Oleh karenanya diperlukan koordinasi antar pemerintah daerah dengan Kementerian PUPR.
Dia juga meminta setiap daerah yang masih terkendala sarana prasarana sanitasi dan air bersih untuk mendata dan Kementerian PUPR akan membuat skala prioritas tambahan sarana sanitasi air bersih di Kalimantan Barat, terutama kabupaten yang sangat membutuhkan. "Akan lebih baik jika ada penggunaan APBD terutama dalam penjaringan, pipanisasi air bersih saya mohon ada kerja sama dari pemerintah daerah untuk kesuksesan sanitasi dan air bersih ini” ujarnya.
Kemudian, untuk permasalahan kemiskinan ekstrem, berdasarkan data P3KE tahun 2023 angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat sekitar 2,04 persen. Kabupaten Ketapang adalah daerah dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Kalimantan Barat, yakni 36,67 persen. Penyebabnya antara lain infrastruktur yang belum memadai dan masih terdapat desa belum mendapat akses listrik. "Kondisi infrastruktur di wilayah Kabupaten Ketapang belum baik sehingga masih banyak warga yang masih sulit mendapatkan akses untuk ke wilayah kota ataupun kabupaten” ujar Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Farhan. (OL-12)
