DPP LDII: Vaksin Booster Jadi Momentum untuk Bangkitkan Ekonomi Indonesia

Presiden Jokowi saat menerima audiensi DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Istana Bogor meminta LDII terus mendorong masyarakat untuk melaksanakan vaksin Covid-19. Presiden berharap vaksinasi terus dilakukan, khususnya vaksinasi booster. Selain itu, Presiden juga meminta DPP LDII, membantu penguatan kebangsaan di tengah globalisasi yang mengubah peradaban manusia.

Dua permintaan Presiden Jokowi telah dilaksanakan oleh warga LDII di seluruh Indonesia. Bahkan, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso didampingi Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya melaksanakan vaksin booster di Padepokan Persinas ASAD, Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur, hari ini.

Menurut KH Chriswanto, para ulama LDII memandang vaksin booster merupakan bentuk ikhtiar dalam meningkatkan imunitas tubuh. Lebih jauh lagi, dengan vaksin booster dapat mendorong kebangkitan ekonomi, di tengah kebijakan pemerintah mencabut peraturan PCR atau Antigen bagi pelaku perjalanan domestik.

“Saya kira peraturan itu dicabut bagus. Tapi saya berharap pemerintah selalu mengevaluasi semua keputusan yang diambil. Saya mengatakan bagus karena ini akan meningkatkan kembali ekonomi Indonesia. Tentu pemerintah mengambil suatu kebijakan pasti ada ukuran tersendiri. Ukuran bahwa masyarakat sudah mencapai herd imunity,” ujarnya.

Menurutnya, meski saat ini vaksinasi booster sudah massif dilakukan, namun pemerintah harus selalu mengawasi dan mengontrol masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes).

“Tentu harus selalu ada evaluasi dari pemerintah, jangan sampai terjadi gelombang keempat. Kemarin gelombang ketiga sudah melampaui gelombang kedua, namun karena penanganannya lebih baik sehingga Bed Ocupation Room (BOR) di rumah sakit tidak sampai terlampaui dari gelombang kedua. Ini artinya, kita semakin mampu menangani laju penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga LDII untuk tidak terprovokasi berita bohong terkait vaksinasi dan selalu menerapkan Prokes ketat. Menurutnya, jika masyarakat tidak mau menyukseskan vaksin booster akan mengganggu perekonomian Indonesia. Hal itu juga dapat menjaga kesehatan diri sendiri dan tidak membahayakan kesehatan orang lain.

“Jangan sampai melonjak lagi, itu akan mengganggu roda perekonomian. Kita dibebaskan, terbuka tapi tetap harus terkontrol dan terapkan Prokes. Sehingga betul-betul kesehatan warga bisa terjamin dan ekonomi bisa kembali bangkit,” tambahnya.  (OL-12)