Menaker: Penyiapan SDM Berkualitas Dorong Iklim Investasi

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kekuatan ekonomi dunia. Di sektor ketenagakerjaan, penyiapan dan peningkatakan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci. 

Selain SDM berkualitas, Indonesia juga memiliki potensi lainnya, seperti kekayaan dan keberagaman. Poin-poin itu yang ditunjukkan oleh Kemnaker dalam Expo Dubai 2020, beberapa waktu lalu, dengan mengusung tema "The Future of Indonesian Labour".

"Ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai kekayaan, keragaman, dan potensi luar biasa sebagai kekuatan ekonomi dunia," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah lewat pernyataan resmi, Kamis (23/12) 

Ia menambahkan, pembangunan SDM menjadi prioritas pemerintah. Dengan komitmen tersebut, diharapkan bisa melengkapi potensi yang telah ada, yakni melimpahnya jumlah SDM di Indonesia.

Dirinya meyakini, penyiapan tenaga kerja berkualitas akan mendatangkan banyak keuntungan bagi negara, termasuk soal investasi. "Potensi ini akan menarik minat dunia untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam pembangunan SDM," ujar Ida.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginan pemerintah menunjukkan kepada dunia Indonesia sebagai The Land of Diversity yakni negara yang memiliki kekayaan dan keragaman.

Dengan adanya potensi-potensi tersebut, negara sangat membuka berbagai peluang dan kesempatan baru. Tentunya, ini semua juga akan disejalankan dengan penyiapan tenaga kerja. "Negara akan terus berinovasi untuk generasi yang akan datang," tandasnya. 

Lebih lanjut Ida mengatakan, pengarusutamaan pemenuhan hak pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas menjadi isu yang tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah. Semua pihak, khususnya dunia usaha, harus berkomitmen untuk memberikan akses dan kesempatan kerja bagi disabilitas.  

"Kita juga harus terus meningkatkan kesadaran bahwa isu hak penyandang disabilitas merupakan isu lintas sektor yang penanganannya memerlukan kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta, baik dipusat maupun di daerah," tandasnya.

Ia menambahkan, penting pula untuk senantiasa menyertakan keberpihakan akan isu ketenagakerjaan inklusif dalam setiap program dan kebijakan melalui 9 lompatan kementerian ketenagakerjaan. Hal ini penting, mengingatkan isu disabilitas telah menjadi isu yang terus dikedepankan dalam tata kehidupan bernegara dalam seluruh forum kerjasama regional maupun internasional, seperti, PBB, G-20, Asia Pacific, maupun ASEAN. (OL-8)