Peserta Umrah Perdana 23 Desember Bisa Refund

KEPASTIAN ibadah umrah untuk jemaah muslim Indonesia harus tertunda. Sebelumnya Kementerian Agama melalui Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait, untuk menunda ibadah umrah hingga 2022.

Sekretaris Jenderal Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTHURI), Artha Hanif mengatakan, pemerintah perlu dengan tegas melarang seluruh penerbangan ke luar negeri jika diperlukan. Dirinya juga mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab menanggung kerugian biaya perjalanan yang sudah dibayarkan.

"Karena sebagian yang akan berangkat ke Arab Saudi sebagai tim delegasi sudah mendapatkan visa dan sudah booking hotel dan lainnya, sehingga pasti sudah ada biaya yang keluar. Dalam hal ini siapa yang menanggung kerugian biaya yang sudah dikeluarkan untuk visa serta booking fasilitas selama di Arab Saudi," ujar Artha saat dihubungi, Minggu (19/12).

Kendati demikian, pihaknya akan mengusahakan untuk mengubah jadwal penginapan yang sudah ditetapkan sebelumnya serta terkait validitas visa yang hanya berlaku 30 hari. "Kebetulan validitas visa 30 hari, lewat 30 hari sudah tidak bisa digunakan. Fasilitas hotel dan lain-lain sedang dusahakan untuk di jadwal ulang," ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Zaky Zakaria Anshari mengatakan meski diundur, untuk keberangkatan perdana pada 23 Desember yang melibatkan seluruh Biro Perjalanan Haji Umrah PPIU, dirinya tetap mengembalikan biaya perjalanan yang sudah dibayarkan.

"Umrah perdana 23 Desember penyelenggara/owner travel dan pengurusnya baik kepala cabang & mitra travel. Saya sebagai ketua panitia sudah umumkan yang tidak mau ikut pendajdwalan ulang umrah perdana bisa refund," ungkap Zaky. (OL-15)