KESIAPAN para pemangku kepentingan di daerah harus benar-benar ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi pergerakan orang secara masif di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Keterlibatan para pemangku kepentingan hingga tingkat desa sangat diperlukan untuk membantu upaya pengawasan mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat di masa libur Natal dan Tahun Baru.
Itu disampaikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/12). Menurut Lestari, level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah relatif rendah di sejumlah provinsi di Jawa dan Bali memungkinkan meningkatnya masyarakat berkegiatan di area publik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat kombinasi antara konsistensi pengawasan dari para pemangku kepentingan di setiap daerah dan disiplin masyarakat yang tinggi dalam menerapkan prokes harus dijalankan dengan baik agar penyebaran virus korona di Tanah Air tetap terkendali. Indikasi munculnya kembali kasus positif covid-19 di sejumlah daerah, tegas Rerie, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan dengan secara masif melakukan testing dan tracing agar segera diketahui sumber penularannya.
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sosialisasi sejumlah aturan berkegiatan di ruang publik harus ditingkatkan agar masyarakat memahami untuk kemudian mematuhi kebijakan yang diberlakukan. Rerie menegaskan, sejumlah langkah pencegahan dan antisipasi penyebaran covid-19 harus dikedepankan dalam upaya pengendaliannya. Apalagi menjelang akhir tahun ini tren penyebaran virus korona varian omicron meningkat di sejumlah negara.
Baca juga: Perjuangan Menghadirkan UU TPKS Harus Jadi Gerakan Bersama
"Ancaman virus korona varian baru dan potensi peningkatan pergerakan orang di masa libur Natal dan Tahun Baru harus diantisipasi dengan langkah yang tepat dari para pemangku kepentingan di setiap daerah," pungkasnya. (OL-14)
