Dampingi Wapres Tinjau PTM Terbatas, Menteri Nadiem Imbau Penerapan Prokes Ketat

MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Ma'ruf Amin, meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 19 Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, dan pelaksanaan vaksinasi di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara Kabupaten Serang.

Wapres menyampaikan bahwa PTM terbatas sangat penting dilakukan karena tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh. 

"Menurut informasi yang kita peroleh, memang pendidikan melalui daring itu tidak optimal. Jadi sangat kurang, apalagi kalau daerahnya internetnya tidak tertangkap, lemah. Mereka sebenarnya tidak belajar. Bukan lagi belajar daring, tapi tidak belajar," tutur Wapres. 

Karena itu, pemerintah berupaya agar pembelajaran tatap muka mulai dapat dilaksanakan di berbagai daerah untuk mengantisipasi dampak negatif di di kalangan pelajar.

"Karena itu pembelajaran tatap muka itu target yang ingin kita percepat. Maka vaksinasi di kalangan guru-guru dan pelajar jadi sesuatu yang harus diprioritaskan," ungkap Wapres. 

Senada dengan Wapres, Mendikbudristek juga meminta agar pelaksanaan PTM terbatas menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

"Yang terpenting, saya mohon agar Bapak dan Ibu memastikan keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga sekolah. Dimulai saat sebelum berangkat ke sekolah, dalam perjalanan, saat mengikuti pembelajaran di dalam sekolah, serta saat perjalanan kembali ke rumah," tuturnya.

Lebih lanjut, Nadiem mengingatkan bilamana ada kasus positif di sekolah, maka PTM terbatas segera dihentikan. Kemudian, sekolah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat untuk melakukan desinfeksi dan prosedur tes, pelacakan, dan perawatan pada warga sekolah yang sakit. "Pembelajaran tatap muka terbatas dapat dimulai kembali setelah dipastikan kondisi sudah terkendali," ujarnya. 

Ditambahkan Mendikbudristek, saat ini diperlukan kesadaran dan gotong royong untuk menekan laju virus Covid-19 serta memastikan anak-anak Indonesia tetap mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. "Keduanya adalah tanggung jawab kita bersama," ujarnya. 

Turut hadir dalam peninjauan PTM terbatas bersama Wapres RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, dan Bupati Tangerang Zaki Iskandar. 

Usai meninjau PTM terbatas, Wapres bersama rombongan meninjau vaksinasi di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara Kabupaten Serang.

Vaksinasi dilakukan di tiga lokasi, yaitu gedung olah raga (GOR) Tanara untuk vaksinasi santri putra, Aula Putri untuk vaksinasi santri putri, dan Aula Utama untuk vaksinasi masyarakat umum.

Dalam kesempatan telekonferensi bersama media di GOR, Mendikbudristek menegaskan vaksinasi bukan menjadi kriteria untuk PTM terbatas. Namun, bagi sekolah yang guru dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi dua dosis, wajib untuk memberikan opsi PTM terbatas.

"Jadi, itu menjadi dasar kebijakan pemerintah pusat, vaksinasi bukan menjadi kriteria untuk tatap muka. Tapi malah kalau sekolahnya semua guru sudah lengkap divaksinasi dia wajib melakukan tatap muka. Jadi sekali lagi, vaksinasi yang mengejar tatap muka terbatas, bukan sebaliknya," jelas Nadiem.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Banten Tabrani mengatakan bahwa sejak diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur bahwa sekolah di wilayah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 sampai 3 dapat menyelenggarakan tatap muka terbatas, Dinas Pendidikan Provinsi Banten telah mengundang para kepala sekolah untuk membahas persiapan PTM terbatas. PTM terbatas di Provinsi Banten sudah dilaksanakan sejak 6 September 2021. 

"Asalkan sekolahnya sudah memenuhi syarat, kami persilakan menyelenggarakan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat," ungkap Tabrani. 

Kadisdikbud Provinsi Banten juga mengungkapkan data vaksinasi guru dan tenaga kependidikan hampir mencapai seratus persen. "Kecuali bagi yang belum diperbolehkan untuk divaksinasi oleh nakes," ujarnya. 

Kemudian, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, per 16 September 2021 sekitar 57 persen pelajar usia 12-17 tahun di Provinsi Banten telah divaksinasi.

"Kami berharap sampai akhir September ini bisa mencapai sekitar 65 persen," pungkas Tabrani. (RO/OL-09)