ANAK merupakan calon pemimpin dan penerus cita-cita mulia bangsa Indonesia. Kerja sama berbagai pihak diperlukan untuk menjaga hak-hak anak, termasuk melindungi anak dari paksaan menjadi tenaga kerja dalam usia belia.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Bintang Darmawati mengatakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus untuk seluruh anak merupakan hal esensial untuk terwujudnya visi Indonesia Maju. Isu pekerja anak menjadi salah satu isu serius yang mengancam pemenuhan hak anak karena dapat mengganggu tumbuh kembang, kesehatan, keselamatan, hingga pendidikannya. Terlebih, penurunan pekerja anak merupakan salah satu dari lima isu prioritas perempuan dan anak yang menjadi target Kementerian PPPA hingga 2024.
"Berbagai upaya pemerintah telah membawa sejumlah kemajuan. Namun, angka pekerja anak di Indonesia masih memprihatinkan, terutama setelah pandemi. Maka dari itu, kami ingin mengapresiasi para pihak yang telah menunjukkan kontribusi dan integritasnya dalam upaya penanggulangan pekerja anak. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan peran terbaiknya untuk Indonesia bebas pekerja anak 2022," ulas Bintang dalam keterangan resmi, Kamis (24/6).
Data BPS 2019 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berusia 10-17 tahun. Bahkan berdasarkan data Sakernas, persentase pekerja anak di Indonesia meningkat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan keberadaan anak di dunia kerja tidak bisa dibiarkan karena juga berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Masalah pekerja anak bisa diakibatkan oleh situasi keluarga, latar belakang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya.
Karena itu, mengatasi persoalan pekerja anak harus dilakukan secara serius, terencana, dan berkelanjutan, serta dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi. "Maka dari itu, upaya penghapusan pekerja anak perlu melibatkan berbagai pihak dengan semua tingkatan, seperti sinergi pentahelix dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, juga organisasi masyarakat," ujar Ida.
Terkait hal itu, dalam rangka Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, Kementerian PPPA bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, YSTC Indonesia, dan PAACLA melakukan penilaian dan memberikan penghargaan kepada 17 pemerintah daerah dan lembaga yang menunjukkan komitmen dalam upaya penurunan pekerja anak. Danone Indonesia merupakan salah satu dari perwakilan dunia usaha, perwakilan lembaga masyarakat, desa inovatif, dan pemerintah daerah yang mendapatkan apresiasi ini. Selain Danone Indonesia, terdapat 5 dunia usaha, 6 lembaga masyarakat, 2 desa inovatif, dan 2 pemerintah daerah yang menerima menghargaan yang sama. Diharapkan, penghargaan ini mampu memotivasi lebih banyak pihak untuk menciptakan sinergi dalam upaya memberantas pekerja anak di Indonesia.
Vice President General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto menyatakan melalui visi One Planet One Health, pihaknya berkomitmen terhadap kesehatan anak, termasuk perlindungan hak anak. Dalam praktik bisnis, kami mewujudkan komitmen tersebut melalui peraturan perusahaan yang melarang mempekerjakan karyawan di bawah 18 tahun. Saat ini Danone Indonesia juga aktif dan menjadi anggota dari Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia/ APSAI.
Tidak hanya lewat peraturan perusahaan, pihaknya juga mewujudkan komitmen tersebut melalui salah satu inisiatif keberlanjutannya. "Kami bekerja sama dengan LSM Jarak dan Veolia Services Indonesia mengembangkan proyek Inclusive Recycling Indonesia bertujuan membangun ekosistem daur ulang yang inklusif dengan memberdayakan dan memberikan pelatihan serta akses kesehatan bagi para pemulung dan fasilitas pengumpulan sampah, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup secara sosial dan ekonomi. Program ini telah menjangkau lebih dari 1.100 pemulung dan memberikan pelatihan di 10 kota/kabupaten di Indonesia." (OL-14)
