KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Kamis, 3 Desember 2020, mengukuhkan lima peneliti dari Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI) KLHK sebagai profesor riset di lingkup KLHK.
Lima profesor itu untuk bidang kepakaran Genetika dan Pemuliaan Tanaman, Bidang Konservasi Tanah dan Air, Bidang Genetika Molekuler, Bidang Perencanaan Hutan dan Bidang Genetika dan Pemuliaan Tanaman.
Kelima profesor riset tersebut adalah Prof. Ris. Mudji Susanto, Prof. Ris. Tyas Mutiara Basuki, Prof. Ris. Anthonius Yan Pancratius Bambang Catur Widyatmoko, Prof. Ris. Haruni Krisnawati, dan Prof. Ris. Rina Laksmi Hendrati.
“Pengukuhan gelar ini merupakan motivasi untuk membangkitkan inspirasi baru, guna melahirkan terobosan-terobosan berupa karya-karya ilmiah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, Indonesia maupun dunia," pesan Menteri LHK Siti nurbaya dalam sambutannya yang pada kesempatan kali ini diwakili Wakil Menteri LHK, Alue Dohong.
"Selain itu, sebagai seorang Profesor Riset juga harus memiliki pribadi yang unggul, yaitu mereka yang mampu menjaga lisan dan tindakan dengan sebaik-baiknya. Itulah cerdik cendekia yang sejati dan mempunyai integritas pribadi yang unggul,” kata Menteri LHK.
Tahun 2020 ini merupakan suatu catatan sejarah bagi KLHK karena tahun ini melahirkan 13 profesor riset, termasuk yang dikukuhkan hari ini atau Kamis (3/12).
Prof. Ris. Mudji Susanto, memberi orasi dengan judul “Pemuliaan Tanaman Hutan Cepat Tumbuh untuk Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hilir”.
Prof.Ris.Mudji memaparkan tentang pemuliaan tanaman hutan yang telah dilakukan, dapat mengatasi permasalahan kebutuhan benih unggul dalam rangka memenuhi bahan baku kayu maupun bukan kayu untuk industri hilir.
"Teknologi dan manajemen sebagai pendukung pemuliaan dapat mengurangi waktu proses pemuliaan serta dapat mengatur peningkatan sifat benih yang dimuliakan sesuai kebutuhan benih unggul industri hilir," tuturnya.
Prof. Ris. Tyas Mutiara Basuki, memberi orasi dengan judul “Peningkatan Peran Hutan Melalui Sinergi Fungsi Hutan sebagai Pengatur Tata Air Daerah Aliran Sungai dan Penyerap CO2”.
Prof.Ris.Tyas memaparkan tentang sinergi fungsi hutan dalam mengatur tata air DAS dan sekaligus menyerap CO2 tercermin dalam pengendalian puncak-puncak debit, erosi-sedimentasi, peningkatan aliran dasar.
"Namun pada beberapa kondisi biofisik tertentu seperti DAS dengan geologi batuan kapur dapat mengurangi aliran dasar dan secara global dalam penyuplai kelembaban atmosfer yang menstimulasi terjadinya hujan. Pengendalian puncak debit bervariasi tergantung jenis tegakan, intensitas dan jumlah hujan, serta kelembaban tanah," jelasnya.
Prof. Ris. Anthonius Yan Pancratius Bambang Catur Widyatmoko, memberi orasi dengan judul “Aplikasi Genetik Molekuler untuk Konservasi Genetik Tumbuhan Hutan Tropis Terancam Punah”.
Prof.Ris.Anthonius memaparkan tentang kegiatan konservasi genetik tumbuhan hutan memerlukan kontribusi dari genetika molekuler, yaitu bidang genetika yang berhubungan dengan struktur dan aktifitas materi genetik di dalam makhluk hidup, termasuk gen-gen pengatur sifatnya. Informasi genetik tumbuhan hutan dapat diperoleh menggunakan berbagai penanda molekuler, yaitu isozyme, RFLP (Restriction Fragment Length Polymorpism), marka DNA dan sekuensing.
Prof. Ris. Haruni Krisnawati memberi orasi dengan judul “Pengembangan Sistem Penghitungan Karbon Hutan Nasional untuk Memperkuat Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) Mitigasi Perubahan Iklim”.
Prof.Ris.Haruni memaparkan tentang penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan riset dan inovasi yang harus terus ditingkatkan untuk mengisi kesenjangan data dan informasi.
Menurut Prof.Ris.Haruni, semua potensi sumber data yang tersedia di Indonesia termasuk hasil-hasil penelitian baru yang masih terus berjalan, perlu dikaji untuk mengidentifikasi data baru yang potensial digunakan untuk menyempurnakan penghitungan emisi dan serapan GRK.
"Atribusi dan analisis spasial perubahan tutupan hutan tahunan perlu terus diperluas untuk menyempurnakan identifikasi penyebab kejadian perubahan atau gangguan hutan secara lebih spesifik. Hal ini dapat ditingkatkan dengan kolaborasi yang lebih luas dalam proses pengintegrasian data secara lebih efisien," paparnta.
Prof. Ris. Rina Laksmi Hendrati memberi orasi dengan judul "Pemuliaan Tanaman Hutan Tropis Penghasil Biomassa Kayu untuk Kemandirian Energi Nasional".
Prof.Ris.Rina memaparkan tentang pemuliaan biomassa kayu energi Legum, dengan materi dari berbagai sumber di Indonesia telah menghasilkan peningkatan produktivitas (75100%), kualitas (4653%), pengurangan waktu pemeliharaan di persemaian (12 bulan) dan pembungaan yang lebih awal (1 tahun) serta mempercepat rotasi pemanenan hingga 1860 bulan.
"Seleksi kualitas kayu energi melalui pendekatan karakter yang erat dengan nilai kalori dan kandungan lignin, menghasilkan cara seleksi kualitas kayu energi yang efektif, cepat, mudah dan murah," jelasnya.
Sebagai informasi, dalam kesempatan ini, Wamen LHK, Alue Dohong, menyampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan upaya bersama untuk mengakomodasi dinamika nasional yang terjadi di sekitar, terutama berkaitan dengan penataan kelembagaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi (litbangjirap).
Wamen LHK, Alue Dohong.
Menurut Wakil Menteri LHK, salah satu hal yang cukup penting dari Peraturan Presiden ini adalah Badan Litbang dan Inovasi sudah tidak tercantum lagi, dan artinya Badan Litbang dan Inovasi tidak lagi menjadi bagian dari struktur organisasi di dalam kelembagaan Kementerian LHK.
Perpres Nomor 92 tahun 2020 ini menghadirkan lembaga baru yaitu Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSI LHK) yang merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas tata kelola LHK ke depan dengan menjadikan standar kelola LHK sebagai instrumen untuk mengawal pembangunan LHK.
Tidak adanya Badan Litbang dan Inovasi di dalam struktur organisasi Kementerian LHK merupakan salah satu strategi dalam menyongsong hadirnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berdasarkan arahan Presiden, akan menjadi lembaga yang mengintegrasikan seluruh fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi (litbangjirap) dari Kementerian/ Lembaga (K/L) maupun Lembaga Penelitian Non-Kementerian (LPNK).
“Perlu saya tegaskan, sesungguhnya suatu kebijakan hanya tepat pada zamannya. Persoalan-persoalan yang muncul dalam lingkup LHK terus berkembang seiring dengan proses perjalanan waktu. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, diperlukan secara terus menerus perumusan kebijakan yang adaptif, yang pada gilirannya sangat memerlukan dukungan analisis data dan informasi dari Litbangjirap,” jelas Wamen LHK. (RO/OL-09)
